Kompas.com - 06/04/2016, 14:06 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Ade Komarudin menyebutkan bahwa penyanderaan 10 warga negara Indonesia tidak dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf.

"Ini saya dengar dari pemerintah bahwa bukan kelompok Abu Sayyaf sebagaimana diberitakan," ucap Ade Komarudin di Kompleks Parlemen, Rabu (6/4/2016).

Ade melanjutkan, masalah kriminal antarnegara memerlukan kerja sama dengan interpol dan polisi Filipina.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, pemerintah sedang melakukan semua proses untuk menyelamatkan warga negara Indonesia.

"Yang penting bagi kita semua WNI harus betul-betul dapat kita selamatkan," ujar Agus Hermanto.

Penyanderaan 10 warga negara Indonesia berawal ketika kapal tunda (tug boat) Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 membawa 7.000 ton batubara dari Sungai Puting di Kalimantan Selatan menuju Batangas di kawasan Filipina Selatan.

Kapal tersebut kemudian dicegat dari sebelah kanan oleh kelompok bersenjata tidak dikenal. Belum diketahui secara pasti kapan kapal itu dibajak. Mereka pun dibawa ke Filipina.

Perusahaan pemilik kapal baru mengetahui terjadinya pembajakan pada 26 Maret 2016 saat menerima telepon dari pelaku yang mengaku sebagai bagian dari kelompok Abu Sayyaf.

Menlu menjelaskan, saat ini kapal Brahma 12 sudah dilepas dan berada di otoritas Filipina, sedangkan kapal Anan 12 beserta 10 awak masih dibajak dan belum diketahui posisinya.

Kelompok Abu Sayyaf pun sudah menghubungi perusahaan pemilik kapal sebanyak dua kali sejak 26 Maret 2016. Dalam komunikasi tersebut, penyandera meminta tebusan sebesar 50 juta peso.

Kompas TV Penyanderaan 10 WNI Jadi Sorotan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ungkap Kesan Dampingi Jokowi ke Ukraina, Iriana: Merinding Saya...

Ungkap Kesan Dampingi Jokowi ke Ukraina, Iriana: Merinding Saya...

Nasional
KPK Periksa Eks Bupati dan Ketua DPRD Tulungagung Terkait Kasus Dana Bantuan Keuangan Provinsi

KPK Periksa Eks Bupati dan Ketua DPRD Tulungagung Terkait Kasus Dana Bantuan Keuangan Provinsi

Nasional
Iriana Jokowi Serahkan Bantuan Kemanusiaan untuk Rumah Sakit di Kyiv, Ukraina

Iriana Jokowi Serahkan Bantuan Kemanusiaan untuk Rumah Sakit di Kyiv, Ukraina

Nasional
Menkes: BPOM Kaji Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Anak di Bawah 6 Tahun

Menkes: BPOM Kaji Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Anak di Bawah 6 Tahun

Nasional
Kemenag Harap Penambahan Kuota Haji dari Arab Saudi Bisa Dipakai pada Musim Berikutnya

Kemenag Harap Penambahan Kuota Haji dari Arab Saudi Bisa Dipakai pada Musim Berikutnya

Nasional
Menkes: 85 Persen Kasus Covid-19 di DKI Omicron, Puncaknya Sebentar Lagi

Menkes: 85 Persen Kasus Covid-19 di DKI Omicron, Puncaknya Sebentar Lagi

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Kunjungi Lokasi Terdampak Perang di Ukraina

BERITA FOTO: Jokowi Kunjungi Lokasi Terdampak Perang di Ukraina

Nasional
Anggaran Pemilu 2024 Diprediksi Berubah Lagi karena Pemekaran Papua dan IKN

Anggaran Pemilu 2024 Diprediksi Berubah Lagi karena Pemekaran Papua dan IKN

Nasional
Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius

Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius

Nasional
FDA Izinkan Vaksin Pfizer dan Moderna untuk Anak 6 Bulan, Menkes: Harus Ajukan Izin ke BPOM

FDA Izinkan Vaksin Pfizer dan Moderna untuk Anak 6 Bulan, Menkes: Harus Ajukan Izin ke BPOM

Nasional
Masa Penahanan Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang 40 Hari

Masa Penahanan Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang 40 Hari

Nasional
Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

Nasional
Proses Kebijakan Penambahan Kuota yang Panjang Jadi Alasan Kemenag Tak Buka Tambahan Keberangkatan Haji

Proses Kebijakan Penambahan Kuota yang Panjang Jadi Alasan Kemenag Tak Buka Tambahan Keberangkatan Haji

Nasional
KPK Dalami Sumber Uang untuk Menyuap Eks Wali Kota Ambon

KPK Dalami Sumber Uang untuk Menyuap Eks Wali Kota Ambon

Nasional
Seputar Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP yang Dipastikan Tak Akan Dihapus

Seputar Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP yang Dipastikan Tak Akan Dihapus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.