Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Wisnubrata
Assistant Managing Editor Kompas.com.

Wartawan, penggemar olahraga, penyuka seni dan kebudayaan, pecinta keluarga

Manusia dan Keserakahan, Apa yang Sebenarnya Kita Cari?

Kompas.com - 05/04/2016, 09:25 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAmir Sodikin

Pada waktu yang tidak berselang lama KPK juga menangkap tiga orang terkait dugaan suap. Dua di antaranya adalah petinggi PT BA yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca: Kasus Suap BUMN PT BA

 Sebelumnya, beberapa anggota Komisi V DPR RI dan pejabat negara lain juga ditangkap atas kasus suap yang diberikan untuk menggoalkan proyek pembangunan di Indonesia Timur sekaligus menyepakati agar penyuap ditunjuk sebagai pelaksana proyek.

Baca: Dugaan Suap ke Komisi V DPR

Berita lain menyebutkan adanya surat permintaan fasilitas kepada konsulat jenderal RI di Sydney, lagi-lagi oleh anggota DPRD, yang ingin pelesir ke Australia.

Lalu yang terbaru, munculnya 2.961 nama orang Indonesia yang diduga menyembunyikan uangnya di luar negeri untuk menghindari pajak. Di antaranya tentu ada nama-nama orang terkenal, pengusaha dan pejabat, yang akan membuat Anda terkejut.

Kebetulan semua orang yang terlibat dalam kasus-kasus di atas adalah golongan orang berada. Pada kasus proyek reklamasi Teluk Jakarta misalnya,  Muhammad Sanusi, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta yang ditangkap tangan oleh KPK, biasa terlihat mengendarai mobil mewah Jaguar atau Mercedes Benz.

Jam tangan yang dikenakan Sanusi pun harganya selangit. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pernah menyinggung soal jam tangan Sanusi itu. Ketika itu, Ahok menyebut jam tangan Sanusi adalah Richard Mille asli dan memiliki harga sekitar Rp 1,4 miliar.

Ia setidaknya memiliki dua rumah di Srengseng yang harganya sekitar Rp 2,5 miliar.

Adapun pejabat-pejabat lain yang disebutkan dalam berita-berita di atas bukanlah orang miskin secara ekonomi. Mereka anggota DPR maupun DPRD yang penghasilannya puluhan juta per bulan.

Saya jadi bertanya-tanya, andai semua yang dikabarkan media itu benar, apakah yang mereka cari? Mereka tentu bukan orang yang kelaparan. Pakaian pasti tak kurang. Rumah pun sangat mapan. Mengapa membahayakan diri dengan bermain-main melanggar hukum?

Namun setelah lebih merenungkan, saya jadi tersadar. Orang-orang itu tidak sendiri.

Banyak sekali manusia, termasuk saya, kita, yang tidak puas dengan apa yang dimiliki. Bahkan seringkali, makin banyak harta yang dipunyai, makin besar keinginan untuk menambah lagi, persis seperti orang yang menemukan 99 keping emas.

Seorang kawan pernah bercerita. Dahulu waktu gajinya Rp 300 ribu sebulan, yang ia inginkan hanya mencoba makan di restoran cepat saji. Hanya itu. Sangat sederhana. Ia tidak memikirkan punya rumah, mobil dan lainnya.

Lalu ketika ia pindah kantor dan gajinya Rp 800 ribu, ia mulai suka membeli baju baru. Saat bergaji Rp 5 juta, seleranya meningkat dan ia mencoba memakai barang bermerk.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com