Pejabat Publik Gagal Jalankan Revolusi Mental

Beredarnya surat katebelece menunjukkan bahwa budaya malu masih jauh dari perilaku pejabat publik Indonesia.

Presiden semestinya menindak tegas pembantu yang tak memiliki etika publik.

Partai politik pun diharapkan mendisiplinkan kadernya sebab parpol harus membuktikan komitmen penyelenggaraan tata kelola yang bersih.

"Secara etika politik, jelas tidak pantas. Pejabat seharusnya meminggirkan kepentingan personal karena otoritasnya terkait dengan hal yang bersifat publik," kata pengajar Universitas Airlangga, Surabaya, Airlangga Pribadi.

Pengajar etika pemerintahan Universitas Padjadjaran, Bandung, Franciscus van Ylst, menambahkan, budaya malu sebagai bagian dari pemahaman etika publik belum menyatu dengan perilaku.

"Kalau ditanyakan, sebenarnya mereka tahu teorinya, tetapi saat kebutuhan di depan mata, ya kenapa tidak," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Franciscus, saat ini etika publik belum dipraktikkan secara sadar. Hal ini terjadi akibat sistem perekrutan pejabat masih dilakukan secara apa adanya. (SAN/INA)

----

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 April 2016, di halaman 2 dengan judul "Pejabat Publik Gagal Jalankan Revolusi Mental".