Kompas.com - 01/04/2016, 09:59 WIB
Aktivitas di Mahkamah Konstitusi - Pekerja meyirami rumput taman di halaman gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (31/7/2014). MK akan menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden 2014 pada 6 Agsutus mendatang. KOMPAS/WAWAN H PRABOWOAktivitas di Mahkamah Konstitusi - Pekerja meyirami rumput taman di halaman gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (31/7/2014). MK akan menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden 2014 pada 6 Agsutus mendatang.
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi atas ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Uji materi itu diajukan tiga perusahaan pengguna alat berat.

"Mengadili, menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon," ucap Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis (31/3/2016), seperti dikutip Antara.

Mahkamah menilai, alat berat adalah kendaraan atau peralatan yang digerakkan oleh motor, namun bukan kendaraan bermotor dalam pengertian yang diatur oleh UU LLAJ.

"Setidaknya terhadap alat berat tidak dikenai persyaratan yang sama dengan persyaratan bagi kendaraan bermotor pada umumnya yang beroperasi di jalan raya, yaitu sepeda motor dan mobil," ujar Hakim Konstitusi Wahiddudin Adams ketika membacakan pertimbangan Mahkamah.

Mahkamah dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa alat berat memiliki spesifikasi beragam yang sangat tergantung pada peruntukannya atau tujuan penggunaanya.

Selain itu, cara mengoperasikan alat berat juga sangat berbeda dengan pengoperasian kendaraan bermotor yang digunakan sebagai moda transportasi.

Dengan demikian, Mahkamah kemudian berpendapat bahwa pengaturan alat berat sebagai kendaraan bermotor seharusnya dikecualikan dari UU LLAJ.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, tiga pemohon, yaitu PT. Tunas Jaya Pratama, PT. Multi Prima Universal, dan PT. Marga Maju Mapan, berpendapat bahwa ketentuan a quo telah menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum karena telah menempatkan alat berat seperti bulodzer, traktor, mesin gilas, crane, excavator, dan crane sebagai kendaraan bermotor.

Pemohon menilai bahwa alat berat merupakan alat produksi yang memiliki jenis yang beraneka ragam yang tidak mungkin disamakan dengan kendaraan bermotor sebagai moda transportasi.

Namun, dalam ketentuan a quo alat berat diatur dengan regulasi yang sama dengan kendaraan bermotor, sehingga pemohon diwajibkan untuk melakukan uji tipe dan uji berkala selayaknya kendaraan bermotor lainnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber ANTARA
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Luar Jawa-Bali: Pintu Masuk Kedatangan Internasional Jalur Udara, Laut dan Darat Dibatasi

PPKM Luar Jawa-Bali: Pintu Masuk Kedatangan Internasional Jalur Udara, Laut dan Darat Dibatasi

Nasional
Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru, Ini Pertimbangan Pemerintah

Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru, Ini Pertimbangan Pemerintah

Nasional
PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Luhut: Ada Revisi Inmendagri dan SE

PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Luhut: Ada Revisi Inmendagri dan SE

Nasional
Sidang Perdana Azis Syamsuddin: Didakwa Suap, Diingatkan Tak Dekati Hakim

Sidang Perdana Azis Syamsuddin: Didakwa Suap, Diingatkan Tak Dekati Hakim

Nasional
Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Nasional
Aturan PPKM Level 3 Nataru Batal, Ini yang Bakal Diterapkan

Aturan PPKM Level 3 Nataru Batal, Ini yang Bakal Diterapkan

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

Nasional
Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Nasional
KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

Nasional
Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Nasional
Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.