Pembahasan Revisi UU Pilkada Akan Jadi Prioritas DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengatakan, ada dua hal penting yang harus dipertimbangkan di dalam proses revisi sebuah Undang-undang, yaitu aspek pemenuhan kebutuhan zaman dan jangka panjang serta aspek prioritas.

Menurut dia, rencana revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, dapat segera dilaksanakan lantaran dalam waktu dekat pilkada serentak gelombang kedua akan segera dilakukan.

Namun, untuk revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan penyusunan RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, tak bisa dilakukan secara terburu-buru.

"Karena ada urgensi maka bisa diambil kesepakatan, seperti UU Pilkada. Atau revisi UU KPK dan Tax Amnesty, dalam hal ini pemerintah merasa urgent, tapi DPR belum menganggap hal itu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Kamis (31/3/2016).

Dalam menyusun RUU Tax Amnesty, misalnya, Fadli menilai, pemerintah perlu mempertimbangkan aspek keadilan. Untuk itu, ia meminta, agar ada pembahasan mendalam sebelum disepakati apakah penyusunannya dilanjutkan atau tidak.

"Jangan membuat hanya karena untuk menutup defisit tahun ini saja. Kalau hanya jangka pendek, maka UU hanya jadi alat jangka pendek," kata dia.

Sementara itu, dari sisi aspek pemenuhan perkembangan zaman, Fadli melihat, perlunya revisi UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Saat ini, keberadaan angkutan umum tak hanya yang bersifat konvensional, melainkan telah merambah ke arah aplikasi atau online.

Untuk itu, revisi UU Lalu Lintas menjadi kebutuhan mendesak untuk mengantisipasi terjadinya polemik angkutan umum, seperti yang terjadi beberapa waktu terakhir.