Solusi Sementara, Taksi "Online" Diusulkan Bentuk Koperasi Khusus

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Kebijakan dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Muhammad Faiz Aziz mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam merespon polemik moda transportasi online yang belakangan mengemuka.

Untuk solusi sementara, kata Aziz, sangat mungkin dibentuk sebuah badan hukum berbentuk koperasi untuk menampung para pengemudi taksi online. Hal ini mengingat banyaknya pengemudi taksi online yang menggunakan kendaraan pribadi.

"Dikumpulkan dalam badan hukum sendiri. Mereka terpisah dari Uber ya. Hanya semacam perkumpulan para pengemudi yang terkumpul dalam sebuah koperasi," ujar Aziz saat dihubungi, Jumat (25/3/2016).

Menurut dia, hal tersebut penting guna melindungi pengemudi itu sendiri dan kendaraan yang dimiliki. Selain itu juga untuk melindungi konsumen yang bersangkutan.

(Baca: Ini Keputusan Pemerintah soal Taksi Uber dan GrabCar)

"Untuk sementara, ini solusi yang bagus," tutur dia.

Sebelumnya, pemerintah meminta perusahaan Uber Taxi dan GrabCar untuk bergabung ke operator resmi angkutan atau membentuk badan hukum sendiri supaya keberadaannya menjadi resmi sebagai perusahaan angkutan.

Pemerintah menetapkan masa transisi itu berlaku selama dua bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang digelar di Kantor Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Kamis (24/3/2016) siang.

Aziz menilai, waktu transisi dua bulan tersebut tak cukup. Minimal, para pengelola moda transportasi online perlu diberi waktu paling tidak tiga bulan untuk mengurus segala perizinan.

(Baca: Kadishub DKI: Tidak Ada Sanksi bagi Uber dan Grab Selama Masa Transisi)

"Kecuali pemerintah tentu saja harus memberi jalan keluar bahwa perizinan harus dipercepat. Jadi tidak dihambat," imbuhnnya.

Senada dengan Aziz, Pengamat Transportasi Danang Parikesit juga menilai waktu dua bulan tak cukup.

Setidaknya, kata dia, Uber dan Grab memerlukan waktu tiga hingga enam bulan untuk transisi. Pasalnya, keduanya dianggap perlu mengubah konsep bisnis mereka dan ikut dalam regulasi yang ada pada pemerintah.

(Baca: Menkominfo: Dua Bulan Taksi "Online" Tak Penuhi Syarat Jadi Angkutan Umum, Kami Tutup)

"Enam bulan mungkin lebih nyaman. Dua bulan itu kan mereka harus cukup banyak menyiapkan dokumen yang belum tentu akan selalu mudah perolehannya," tutur Danang.

Ia menambahkan, batas waktu dua bulan tersebut juga jangan dijadikan alat untuk mematikan transportasi online.

"Jangan sampai mereka atur waktu dua bulan, tidak bisa dipenuhi, akhirnya dijadikan alasan untuk melakukan penindakan. Saya rasa kurang fair bagi industri itu (transportasi online)," imbuhnya.