Dengan demikian maka di Selat Malaka, seyogyanya harus dijaga sebuah kekuatan laut yang mumpuni, yang mampu menjaga kedaulatan negara di laut. Namun harus diingat bahwa betapapun besarnya kekuatan laut akan menjadi sia-sia apabila tidak memperoleh perlindungan udara. Kekuatan laut menjadi tidak berarti samasekali tanpa hadirnya air superiority dan air supremacy.
Gebrakan yang dilakukan oleh Menteri Susi dalam usahanya akhir-akhir ini untuk membasmi kapal-kapal pencuri ikan, antara lain dengan menenggelamkan kapal pencuri ikan yang memasuki wilayah territorial Indonesia sebenarnya merupakan upaya yang utuh dari penegakkan kedaulatan negara di laut.
Sayangnya, dalam kasus insiden di Laut Natuna, terbukti bahwa tanpa dukungan dari unsur kekuatan udara maka pekerjaan Menteri Susi menjadi sangat tidak mudah.
Namun harus diakui sebagai sebuah realita bahwa dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kiranya Menteri Susi yang memimpin Kementrian Kelautan dan Perikanan patut di acungi dua jempol.
Kinerja Kementrian Kalautan dan Perikanan telah menunjukkan sebagai sosok dengan postur yang berdiri paling depan dalam jajaran garda penjaga kedaulatan negara di laut.
Sepertinya, dengan kondisi pengaturan lalu lintas udara di wilayah kedaulatan Republik Indonesia pada kawasan Selat Malaka yang telah berlangsung sejak 1946 berada di pihak asing, dan juga masih banyaknya penerbangan tanpa ijin diwilayah RI, maka kita memang memerlukan satu lagi menteri setara dengan Menteri Susi yang harus memimpin Kementrian Keudaraan dan Pesawat terbang.
Kementrian yang unjuk kerjanya tampil dan berada pada jajaran garda terdepan dalam mengawal kedaulatan negara di udara.
Jakarta 23 Maret 2016
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.