Kompas.com - 22/03/2016, 17:23 WIB
Anggota TNI AL melepas keberangkatan anggota tim kesehatan yang akan menuju ke Timor Leste dengan  menggunakan KRI dr Soeharso (SHS)-990 di Koarmatim, Surabaya, Jawa Timur, Senin (25/1/2016). Acara yang dilepas oleh Dirjen Kekuatan Pertahanan (Kuathan), Laksda TNI Agus Purwoto dan Panglima Armada RI Kawasan Timur Laksamana Muda TNI Darwanto  tersebut membawa 250 orang anggota tim kesehatan berangkat untuk melaksanakan misi pelayanan kesehatan di Republic Democratic of Timor Leste pada 30 Januari sampai 4 Februari 2016. KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTAAnggota TNI AL melepas keberangkatan anggota tim kesehatan yang akan menuju ke Timor Leste dengan menggunakan KRI dr Soeharso (SHS)-990 di Koarmatim, Surabaya, Jawa Timur, Senin (25/1/2016). Acara yang dilepas oleh Dirjen Kekuatan Pertahanan (Kuathan), Laksda TNI Agus Purwoto dan Panglima Armada RI Kawasan Timur Laksamana Muda TNI Darwanto tersebut membawa 250 orang anggota tim kesehatan berangkat untuk melaksanakan misi pelayanan kesehatan di Republic Democratic of Timor Leste pada 30 Januari sampai 4 Februari 2016.
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi menjelaskan alasan tidak adanya armada TNI AL di perairan Natuna saat kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berseteru dengan kapal cost guard China.

"Kami sudah patroli di sana. Kebetulan pada saat kejadian, kapal kami sedang putar haluan, kembali. Makanya, kapal KKP yang masuk, gantian," ujar Ade di Hanggar Skuadron 17 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (22/3/2016).

Ade mengatakan, TNI AL memiliki lima kapal untuk menjaga laut Indonesia di Natuna dan Laut China Selatan. Ade enggan menyebut apakah lima kapal itu sudah cukup atau belum dalam menjaga teritorial laut Indonesia.

Namun, Ade memastikan jika ada eskalasi di wilayah tersebut, Panglima TNI pasti meminta dirinya untuk menambah armada kapal dari daerah lain.

(Baca: TNI AL Anggap Insiden di Natuna Hanya Konflik Perikanan, Bukan Pertahanan)

Atas kejadian kapal KKP versus kapal cost guard China sendiri, TNI AL tidak akan menambah armada. Sebab, kejadian itu dianggap bukan persoalan pertahanan, melainkan konflik di sektior perikanan.

"Kita harus bedakan antara pertahanan wilayah dengan konflik perikanan. Yang sekarang kita hadapi ini adalah pengawasan kapal-kapal perikanan. Jadi, itu diselesaikan dengan diplomasi," lanjut dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

TNI AL hanya mengintensifkan patroli menggunakan kapal yang ada. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap KM Kway Fey di perairan Natuna, Sabtu (19/3/2016) sekitar pukul 14.15 WIB.

(Baca: Susi Merasa China Langgar Komitmen untuk Berantas IUU Fishing)

Kapal berbendera China itu diduga menangkap ikan secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kapal milik KKP, yakni KP Hiu 11, mendatangi kapal motor itu dan mengamankan delapan awak buah kapal (ABK).

Saat KM Kway Fey akan dibawa petugas KKP, tiba-tiba datang kapal coast guard (penjaga pantai) China yang datang mendekat. Kapal itu menabrak KM Kway Fey. Dugaannya, agar kapal ikan asal China itu tidak bisa dibawa ke daratan Indonesia.

Untuk menghindari konflik, petugas KKP meninggalkan Kway Fey dan kembali ke KP Hiu 11 dan hanya berhasil membawa delapan ABK.

Kementerian Luar Negeri lalu melayangkan nota protes kepada Pemerintah China atas insiden tersebut. Dalam nota diplomatik itu, Indonesia memprotes tiga pelanggaran yang dilakukan China.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah

Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah

Nasional
Sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dengan Angka Kematian Tinggi Tak Jalankan PPKM Level 4, Satgas: Ini Alarm untuk Pemda Setempat

Sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dengan Angka Kematian Tinggi Tak Jalankan PPKM Level 4, Satgas: Ini Alarm untuk Pemda Setempat

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau

Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau

Nasional
Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

Nasional
Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

Nasional
Viral Foto Vaksin Dosis Ketiga untuk Influencer, Satgas Covid-19: 'Booster' Vaksin Hanya bagi Nakes

Viral Foto Vaksin Dosis Ketiga untuk Influencer, Satgas Covid-19: "Booster" Vaksin Hanya bagi Nakes

Nasional
Banding Ditolak, Ini Jawaban Kuasa Hukum Napoleon Bonaparte soal Lanjut Kasasi

Banding Ditolak, Ini Jawaban Kuasa Hukum Napoleon Bonaparte soal Lanjut Kasasi

Nasional
KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi ke Rutan Klas IA Bandar Lampung

KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi ke Rutan Klas IA Bandar Lampung

Nasional
Skoliosis Dapat Disembuhkan dengan Penanganan Tepat, Ini Penjelasannya

Skoliosis Dapat Disembuhkan dengan Penanganan Tepat, Ini Penjelasannya

Nasional
YLBHI: Ada 202 Kasus Pelanggaran HAM Kepolisian Sepanjang 2019-2021

YLBHI: Ada 202 Kasus Pelanggaran HAM Kepolisian Sepanjang 2019-2021

Nasional
Satgas: Tes Antigen sebagai Diagnosis Covid-19 Hanya jika Alat Diagnostik Terbatas

Satgas: Tes Antigen sebagai Diagnosis Covid-19 Hanya jika Alat Diagnostik Terbatas

Nasional
Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

Nasional
Matakin Ingatkan Pemerintah Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos Covid-19

Matakin Ingatkan Pemerintah Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos Covid-19

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Sejumlah Kesalahan yang Dilakukan 2 Oknum TNI AU Terkait Kekerasan di Papua

Anggota Komisi I Sebut Ada Sejumlah Kesalahan yang Dilakukan 2 Oknum TNI AU Terkait Kekerasan di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X