DPR Minta Presiden Tak Serahkan Urusan Natuna ke Menteri Susi

"Dan kita dalam kerangka pembangunan poros maritim. China meletakan Natuna dalam peta mereka dan sekarang mereka mulai mengambil itu," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Selasa (22/3/2016).

Pemerintah harus mengambil sikap yang lebih tegas. Sebab, masalah ini sudah menyinggung persoalan geopolitik Indonesia. Jangan sampai pemerintah dan militer hanya menjadi penonton dalam persoalan itu.

(Baca: Menteri Susi Tidak Terima Klaim Pemerintah China Atas Perairan Natuna)

"Dan persoalan ini jangan hanya diserahkan ke Ibu Susi (Menteri KKP). Karena Susi menteri teknis," tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendeteksi adanya pergerakan kapal yang diduga menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna, Sabtu (19/3/2016) sekitar pukul 14.15 WIB.

Kapal itu diketahui sebagai KM Kway Fey yang berbendera China. Kemudian, kapal milik KKP, yakni KP Hiu 11, mendatangi kapal motor tersebut dan mengamankan delapan awak buah kapal (ABK).

(Baca: Penangkapan Pencuri Ikan di Natuna "Diganggu" Kapal China)

Susi menyatakan, meskipun kejadian itu ada di wilayah perbatasan, kapal tersebut dinyatakan telah berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Kemudian, saat KM Kway Fey akan dibawa petugas KKP, tiba-tiba datang kapal coast guard (penjaga pantai) China yang datang mendekat. Ia menabrak Kway Fey.

Dugaannya, agar kapal ikan asal China itu tidak bisa dibawa ke daratan Indonesia.

Untuk menghindari konflik, petugas KKP meninggalkan Kway Fey dan kembali ke KP Hiu 11 dan hanya berhasil membawa delapan ABK.

Kementerian Luar Negeri lalu melayangkan nota protes kepada Pemerintah China atas insiden tersebut. Dalam nota diplomatik itu, Indonesia memprotes tiga pelanggaran yang dilakukan China.