Fenomena Calon Independen Dianggap Menakutkan bagi Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana memperberat syarat bagi bakal calon kepala daerah yang maju melalui jalur perseorangan dipandang sebagai rencana yang tidak rasional.

Aktivis Indonesia Corruption Watch, Donald Fariz, berpandangan bahwa seharusnya syarat calon independen diturunkan agar mempermudah bagi siapa pun yang ingin mendaftar Pilkada.

Ia beranggapan, wacana yang digulirkan DPR untuk menaikan syarat pencalonan perseorangan justru akan mengancam proses demokrasi yang selama ini dibangun. (baca: Di Depan Ahok, Surya Paloh Sindir Parpol yang Mau Hambat Calon Independen)

Donald menduga, wacana tersebut merupakan upaya partai politik untuk meredam fenomena calon independen yang belakangan ini mulai bermunculan.

"Tidak ada rasionalitas kenapa angka itu harus dinaikan. Alasannya selalu open legal policy. Tidak ada alasan kenapa ada angka itu yang keluar. Kalau mau adil, kenapa nggak menurunkan syarat calon dari parpol?" ujar Donald dalam diskusi yang bertajuk 'Perihal Calon Perseorangan dan Revisi UU Pilkada' di kantor Perludem, Jakarta Selatan, Selasa (22/3/2016).

Menurut Donal, fenomena yang terjadi di DKI Jakarta dengan munculnya sosok Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah anomali yang terjadi di dunia politik.

Ketika Ahok mendeklarasikan maju dalam Pilgub DKI melalui jalur independen, beberapa parpol malah mendekati dan menyatakan mendukung. (baca: Surya Paloh: Apa Saja yang Ahok Minta, Kita Kasih)

Sedangkan selama ini, menurut Donald, seseorang yang ingin mencalonkan diri harus datang ke parpol, ikut seleksi internal partai dan memberikan mahar.

"Namun, Ahok memutus mekanisme tersebut. Ahok lahir di luar rahim parpol. Hal ini bisa dilihat juga sebagai kritik atas metode pencalonan oleh Parpol," kata dia.

Fenomena calon independen yang muncul di luar rahim parpol, kata Donald, tidak hanya terjadi di Jakarta. (baca: Ahok: Ini yang Buat Saya Jadi Enggak Enak Hati dengan Surya Paloh)

Ia memberi contoh lain, yakni Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

"Ini menakutkan bagi partai politik. Ke depannya akan dianggap bahaya jika makin banyak calon yang muncul dari luar Parpol," kata Donal.

Oleh karena itu, ia mengatakan, munculnya wacana menaikan syarat dukungan bagi calon perseorangan dianggap sebagai upaya untuk membendung lahirnya calon pemimpin nonparpol. (baca: Surya Paloh: Ahok ya Ahok, Tidak Pencitraan Pakai "Lipstik" Berlebihan)

Ia berharap, ke depannya Pemerintah dan DPR tidak meningkatkan syarat dukungan bagi calon perseorangan, agar lebih banyak lagi figur pemimpin yang independen, dikehendaki masyarakat dan bebas dari konflik kepentingan.