Sumarsih: Pak Presiden, Rekonsiliasi Tanpa Proses Hukum adalah Impunitas

Kompas.com - 17/03/2016, 17:26 WIB
Sumarsih, orang tua Wawan korban Semanggi I, bersama korban dan keluarga korban dihalangi petugas keamanan saat meminta bertemu dengan Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Kamis (7/3/2013). Ia bersama korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu meminta jawaban dari menteri mengenai pembentukan peradilan HAM ad hoc bagi pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu.
KOMPAS/LUCKY PRANSISKASumarsih, orang tua Wawan korban Semanggi I, bersama korban dan keluarga korban dihalangi petugas keamanan saat meminta bertemu dengan Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Kamis (7/3/2013). Ia bersama korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu meminta jawaban dari menteri mengenai pembentukan peradilan HAM ad hoc bagi pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu.
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Presidium Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) Maria Katarina Sumarsih meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memegang teguh janji untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan menghapus pembebasan pelaku dari tuntutan hukum (impunitas), sebagaimana tercantum dalam Nawacita.

Menurut Sumarsih, rencana pemerintah untuk melakukan jalur non-yudisial dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Penyelesaian jalur non-yudisial juga dianggap melanggengkan impunitas.

(Baca: Dipertanyakan, Langkah Kejagung Ingin Hilangkan Proses Hukum Pelanggaran HAM Berat)

"Pak Presiden, rekonsiliasi tanpa proses hukum adalah impunitas. Sebagai negara hukum, pemerintah harus tanggap dalam melaksanakan komitmennya dengan mengacu pada UU Pengadilan HAM," ujar Sumarsih saat melakukan Aksi Kamisan di depan Istana Presiden, Kamis (17/3/2016).

Seharusnya, kata Sumarsih, pemerintah melalui jaksa agung bisa menunjukkan iktikad baik menyelesaikan kasus dengan segera melakukan penyidikan atas berkas-berkas peyelidikan dari Komnas HAM.

Ibu dari BR Norma Irmawa, korban peristiwa Semanggi I pada 13 November 1998 ini, meminta Presiden Jokowi menerbitkan perpres tentang tim kepresidenan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.

(Baca: Mereka yang Tak Lelah Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu...)

Selain itu, Presiden juga harus bisa memaksa jaksa agung melakukan penyidikan atas berkas kasus Trisakti, Semanggi I dan II, kerusuhan Mei 1998, serta penghilangan orang secara paksa.

Kasus lain yang perlu ditindaklanjuti yaitu kasus Talangsari, penembakan misterius, peristiwa 1965, peristiwa Wasior-Wamena, dan Tim Pencari Fakta kasus Munir dengan membuka hasil rekomendasinya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Nasional
Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Nasional
Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Nasional
Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Nasional
Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Nasional
Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Nasional
Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Nasional
Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Nasional
Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

Nasional
Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X