Surya Paloh Instruksikan Nasdem Tolak Perberat Syarat Calon Independen

BERAU, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan akan menolak usulan menaikan batas persentase suara sebagai syarat pencalonan kepala daerah lewat jalur independen dalam Undang-Indang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Menurut dia, momentum penyempurnaan regulasi tersebut tak tepat karena berbarengan dengan pencalonan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang memilih maju lewat jalur independen dalam Pilkada DKI 2017.

"Nasdem akan instruksikan tolak itu," ujar Surya di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Rabu (16/3/2016).

Surya menilai, semangat menaikan syarat persentase suara tersebut justru akan menimbulkan antipati yang lebih tinggi lagi dari masyarakat terhadap institusi partai politik.

Pandangan masyarakat, lanjut dia, akan lebih negatif dan reaksi penolakan akan lebih keras. (baca: Nasdem: Sia-sia Perberat Syarat Calon Independen untuk Jegal Ahok)

Ia berpendapat, syarat persentase suara yang tercantum dalam UU Pilkada saat ini sudah cukup ideal sehingga tak perlu ditambah maupun dikurangi.

"Salah-salah nanti Undang-Undang ini akan menghadapi satu kontroversi baru, polemik baru di masyarakat. Akan banyak masyarakat yang menentang," tutur pengusaha media massa itu.

(baca: "Kalau Syarat Calon Independen Dinaikkan untuk Jegal Ahok, Itu Sih Kebangetan...")

Sebelumnya, Komisi II DPR RI ingin memperberat syarat untuk calon independen yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah serentak 2017 mendatang.

Syarat ini akan diperberat melalui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.  (baca: Komisi II DPR Wacanakan Perberat Syarat Calon Independen)

"Timbul wacana di kita bahwa UU Pilkada ini harus pada asas keadilan. Karena syarat untuk calon independen jauh dari syarat untuk parpol, kita naikkan agar tetap berkeadilan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy, Selasa. 

Saat ini, ada dua model yang diwacanakan. Pertama, syarat dukungan adalah 10-15 persen dari daftar pemilih tetap atau yang kedua 15-20 persen dari daftar pemilih tetap.