Kompas.com - 12/03/2016, 07:07 WIB
Peneliti sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, saat menghadiri sebuah diskusi mengenai Supersemar di Bentara Budaya Jakarta, Kamis (10/3/2016). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPeneliti sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, saat menghadiri sebuah diskusi mengenai Supersemar di Bentara Budaya Jakarta, Kamis (10/3/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Tanggal 11 Maret 1966 memiliki makna penting bagi perjalanan sejarah Indonesia. Pada tanggal itu, 50 tahun yang lalu, terjadi sebuah peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto.

Peristiwa itu ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) oleh Presiden Soekarno yang diberikan ke Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto.

Setelah menerima Supersemar, Soeharto cepat bertindak. Sehari setelahnya, Soekarno membubarkan Partai Komunis Indonesia. Belasan menteri pun ditangkap beberapa hari kemudian. Perlahan, kekuasaan Soekarno surut.

Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asvi Warman Adam, menjelaskan bahwa Supersemar merupakan salah satu rangkaian dari peristiwa panjang untuk melemahkan kekuasaan Soekarno.

Asvi pun mengungkap sejumlah fakta unik, di antaranya kehadiran dua pengusaha yang berusaha membujuk Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan, sebelum Supersemar dirilis.

Kepada wartawan Kompas.com, Kristian Erdianto, yang menemuinya akhir pekan lalu (6/3/2016), Asvi bercerita juga mengenai hal-hal menarik seputar proses peralihan kekuasaan itu, misalnya mengenai para tentara tak dikenal yang membonceng demonstrasi mahasiswa.

Berikut kutipan wawancaranya:

Bagaimana sebenarnya situasi politik di Indonesia hingga muncul Supersemar untuk menstabilkan keadaan?

Yang jelas, kejadiannya pada 11 maret 1966 itu ada demonstrasi mahasiswa, demo yang sangat besar dan didukung oleh tentara. Diakui juga bahwa dilaporkan ada pasukan yang tidak dikenal. Kemudian diakui oleh Kemal Idris bahwa itu pasukan dia, pasukan Kostrad yang dipimpin oleh Kemal Idris. Dia mengakui itu pasukan dia yang bergabung dengan mahasiswa.

Jadi, demonya bukan demo yang murni lagi. Mereka berdemo ke Istana, mengepung Istana. Menuntut Tritura, salah satunya pembubaran PKI. Sesuatu yang menakutkan bagi Bung Karno. Buktinya dia keluar dari Istana waktu itu dan dengan helikopter ke Bogor bersama Soebandrio dan Chaerul Saleh. Jika kondisinya masih normal, Bung Karno akan tetap di Istana Negara. Artinya, kondisi pada saat itu sudah sangat meruncing dan panas.

Demo juga didukung oleh tentara, ada agenda apa?

Tentara itu mendukung karena beranggapan bahwa PKI itu berada di balik G30S dan tentara mendukung upaya pembubaran PKI, walaupun kita melihat kemudian ini dalam rangka pengalihan kekuasaan atau perebutan kekuasaan. Itu terbukti dari tanggal 12 Maret itu kan pembubaran PKI.

Kemudian bukan hanya itu. Rangkaian hari-hari sesudah itu, pembubaran Tjakrabirawa, dipulangkan ke daerah masing-masing sekitar 3.000-4.000 orang yang menjaga dan loyal pada Soekarno itu disingkirkan.

Tugasnya kemudian diserahkan kepada Pomdam Jaya. Artinya itu mengurung Soekarno, bukan mengamankan. Mengawasi Soekarno. Itu beberapa hari setelah tanggal 12.

Pada bulan yang sama, Soeharto juga menangkap 15 orang menteri yang loyal kepada Soekarno. Jadi, ketika suatu saat Soekarno ingin membuat kabinet pemerintahan lagi, orangnya sudah ditangkap.

Alasan penangkapan?

Untuk mengamankan mereka karena demo mahasiswa juga menuntut Soebandrio. Kabinet harus bersih dari unsur-unsur PKI. Dalam surat penangkapannya, tertulis dalam rangka pengamanan dari kemarahan massa.

Sama seperti pembubaran diskusi-diskusi berhaluan politik kiri, alasannya kan selalu diamankan dari pihak-pihak yang tidak setuju. Sekitar 15 menteri, bahkan bisa lebih karena ada yang tertangkapnya belakangan, seperti Pak Achadi, Menteri Transmigrasi dan Koperasi.

Sebanyak 15 menteri itu memang terkait PKI?

Mereka itu pendukung Soekarno. PKI itu dibubarkan bukan karena ideologinya, melainkan karena partai yang mendukung Soekarno. Mereka jumlahnya sangat banyak. Klaim mereka anggotanya ada 3 juta orang, 3 juta pendukung Soekarno itu sudah bubar.

Pasukan yang mengawal juga sudah dipulangkan, 15 menteri yang mendukung Soekarno juga sudah ditangkap. Beberapa hari kemudian, pers juga dikuasai. Jadi, setiap pemberitaan RRI dan TVRI itu harus seizin dari dinas penerangan Angkatan Darat, mengenai berita politik.

Untuk koran yang lain, AD juga harus mengetahui berita apa yang akan ditulis. Setiap berita yang ditulis oleh media massa harus sepengetahuan Angkatan Darat. Mereka harus tahu media massa menulis apa sebelum diterbitkan. Semua kebijakan itu dikeluarkan dalam satu paket pada bulan Maret 1966.

Artinya, kita tidak bisa mengatakan ini sekadar kaitannya dengan pembubaran PKI, tetapi ada serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Soeharto. Semua itu tidak ada di buku Sejarah. Bukan melemahkan lagi, melainkan menghabisi kekuasaan Soekarno.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uji Materi UU Cipta Kerja, Hakim MK Minta Pemohon Paparkan Pertentangan dengan UUD 1945

Uji Materi UU Cipta Kerja, Hakim MK Minta Pemohon Paparkan Pertentangan dengan UUD 1945

Nasional
KSAD: Pratu Lukius Belot ke KKB Bawa Kabur 2 Megasen Berisi 70 Butir Peluru Kaliber 5,56 Mm

KSAD: Pratu Lukius Belot ke KKB Bawa Kabur 2 Megasen Berisi 70 Butir Peluru Kaliber 5,56 Mm

Nasional
Puan Maharani Sebut Perempuan Pegang Peranan Penting Tingkatkan Budaya Literasi

Puan Maharani Sebut Perempuan Pegang Peranan Penting Tingkatkan Budaya Literasi

Nasional
Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Nasional
ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

Nasional
Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Nasional
Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Nasional
Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Nasional
Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Nasional
Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Nasional
Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Nasional
Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Nasional
Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Nasional
Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X