JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, silang pendapat yang ditimbulkan oleh beberapa menteri di Kabinet bukanlah masalah perorangan, melainkan masalah satu kesatuan kabinet dalam mengambil kebijakan dan sejumlah hal teknis.
Menurut dia, jika masih ada menteri yang belum satu suara, maka sebaiknya tak perlu bicara di depan publik terlebih dahulu.
Fadli mengaku, tak memahami mengapa kegaduhan di kabinet bisa terjadi berulang kali. Termasuk apakah kegaduhan tersebut sengaja diciptakan oleh Presiden Joko Widodo sendiri.
"Memang ada menteri yang saya kira seperti itu, membuat suatu kegaduhan beberapa kali yang lalu juga, saya enggak tahu apa maksudnya seperti itu. Apakah ini disengaja oleh Presiden saya tidak tahu," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/3/2016).
Meski merupakan kesengajaan, kata Fadli, hal itu adalah strategi yang salah. Sebab, kegaduhan kabinet tersebut juga memberikan sinyal yang buruk bagi investor, calon investor dan para pengusaha. (baca: Jokowi Marah, Minta Menteri Tidak Saling Serang di Ruang Publik)
"Mereka (investor dan pengusaha) akan menganggap bahwa pemerintahan ini tidak jelas," ucap Politisi Partai Gerindra itu.
Menurut Fadli, adanya silang pendapat di dalam kabinet juga karena kepemimpinan, yaitu bagaimana melakukan manajemen terhadap kabinet. (baca: Jokowi Bakal Evaluasi Menteri yang Sering Bikin "Rame" di Ruang Publik)
"Karena mereka kan punya mekanisme untuk melakukan rapat kabinet. Dalam rapat kabinet kemudian diputuskan apa kebijakannya, kemudian yang harus dilakukan oleh menteri," kata Fadli.
"Leadership itu enggak ada sekolahannya. Itu dari suatu proses. Ini kejadian bukan sekali, berulang dan bisa terjadi lagi," tambah dia.
Presiden Jokowi sebelumnya menilai, silang pendapat di antara para menteri yang menjadi pembantunya di Kabinet Kerja merupakan dinamika biasa. Menurut dia, hal ini harus dijadikan pembelajaran.
"Silang pendapat apa? Ya, itu dinamika biasa. Saya masih senyum gini," kata Presiden Jokowi, usai meninjau proyek pembangunan jalan tol Medan-Binjai di Binjai, Sumatera Utara (Sumut), Rabu(2/3/2016).
"Itu menjadi sebuah pembelajaran publik, mana yang benar dan mana yang tidak benar," lanjut Jokowi.
Namun, Jokowi menambahkan, apapun yang terjadi antara para menteri, semuanya harus satu visi dengan Presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.