Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Semua Alat Pendeteksi Tsunami Milik Indonesia Rusak

Kompas.com - 03/03/2016, 17:17 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, semua buoy tsunami atau alat pendeteksi tsunami di tengah laut milik Indonesia kini tidak dapat dioperasikan.

Semua buoy tsunami itu rusak karena tidak dirawat atau dirusak oleh "oknum".

Sutopo menjelaskan, Indonesia memiliki 22 buoy tsunami yang disebar di beberapa titik. Dari jumlah tersebut, hanya delapan buoy tsunami milik Indonesia dan sisanya diperoleh dari bantuan Amerika Serikat, Jerman, dan Malaysia.

"Semuanya sudah tidak ada yang beroperasi," kata Sutopo di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (3/3/2016).

Ia mengungkapkan, pemeliharaan buoy tsunami sulit dilakukan karena tidak tersedia anggarannya. Hitungan BNPB, diperlukan sekitar Rp 30 miliar per tahun untuk merawat semua buoy tsunami di Indonesia.

Belum lagi kerusakan yang timbul karena sengaja dirusak. Buoy tsunami pernah diletakkan di Laut Banda pada April 2009, tetapi lima bulan kemudian buoy tsunami itu ditemukan hanyut dalam keadaan rusak di arah utara Sulawesi.

"Kondisi ini menyulitkan untuk memastikan apakah tsunami terjadi atau tidak," kata dia.

Saat ini, masih terdapat lima buoy tsunami di lautan Indonesia. Buoy tsunami milik Thailand di Laut Andaman, buoy tsunami milik India ada di Aceh.

Di Selatan Sumba terdapat dua buoy tsunami milik Australia dan satu buoy tsunami lagi milik Amerika Serikat.

Selain krisis buoy tsunami, Indonesia juga kekurangan jumlah sirine penanda tsunami. BMKG baru memasang 50 sirine. Padahal, Indonesia perlu sedikitnya 1.000 unit sirine.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com