Ketua DPR Tak Mau Gedung Baru Jadi Beban bagi Rakyat

Ade akan membicarakan kembali rencana pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen bersama pimpinan fraksi, badan urusan rumah tangga DPR, dan pihak Kesetjenan DPR.

"Saya harus memikirkan kebutuhan dari parlemen, tetapi saya juga tidak mau parlemen ini menjadi beban rakyat," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/3/2016).

(Baca: Jokowi Lanjutkan Moratorium Pembangunan Gedung Kementerian/Lembaga)

Ade mengatakan, dari satu sisi, kebutuhan untuk merenovasi besar-besaran Kompleks Parlemen merupakan suatu kebutuhan. Menurut dia, ruangan anggota DPR yang sangat kecil saat ini tidak bisa menunjang kinerja anggota beserta staf dan tenaga ahlinya.

"Teman-teman (wartawan) juga tahu ruangan di gedung (anggota) sana itu seperti apa," kata dia.

Namun, di sisi lain, Ade juga menyadari kondisi ekonomi sedang sulit. Karena itulah, pemerintah melakukan moratorium untuk menghemat dan mengefisienkan anggaran yang ada.

"Kita tahu dampak ekonomi global. Ini kita kan harus mengencangkan ikat pinggang. Kita harus tahu diri," ucap politisi Partai Golkar ini.

(Baca: Fahri Hamzah Anggap Moratorium Pembangunan Gedung akibat Kegagalan Pemerintah)

Dengan melihat dua sisi ini, kata dia, pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen harus dibicarakan dengan semua pihak yang berkepentingan.

"Saya ingin tahu sampai sedetail-detailnya. Jadi, kebutuhan parlemen apa, kebutuhan publik apa, kebutuhan hari ini apa, harus dipertimbangkan matang-matang," ucap dia.

Pemerintah memutuskan tetap melanjutkan kebijakan moratorium pembangunan gedung baru. Hal ini dilakukan untuk memprioritaskan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat. Moratorium ini juga berlaku untuk pembangunan Kompleks DPR.

(Baca: Pemerintah Tak Punya Uang, PDI-P Setuju Proyek Gedung DPR Dibatalkan)

Presiden Joko Widodo menegaskan hal itu saat membuka rapat terbatas tentang permohonan izin untuk sarana dan prasarana kementerian serta lembaga tinggi negara di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Kendati demikian, pemerintah tetap membangun gedung yang sangat dibutuhkan, seperti kepentingan pendidikan serta antiterorisme dan narkoba.

"Seperti Saudara-saudara ketahui, pada sidang kabinet Desember 2014, sudah saya sampaikan dan saya perintahkan bahwa dilakukan moratorium pembangunan gedung kantor kementerian dan lembaga. Namun, apabila sangat diperlukan dan sangat mendesak sekali, bisa minta izin kepada Presiden," ujar Presiden.