FITRA: Rp 570 Miliar Anggaran Pembangunan Kompleks Mewah DPR Tak Wajar

Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Apung Widadi menilai, ada ketidakwajaran di dalam penganggaran tersebut. Hal itu diketahui dari hasil kajian terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2016.

"Ada anggaran yang tidak wajar untuk pembangunan komplek mewah DPR. Itu untuk pembangunan gedung, alun-alun demokrasi dan klinik," kata Apung dalam keterangannya, Jumat (8/1/2015).

Ia menjelaskan, untuk pembangunan gedung DPR anggaran yang dianggarkan sebesar Rp 480.162.750.000 dan sebesar Rp 10.046.400.000 untuk manajemen konstruksi pembangunan gedung dan poliklinik.

(Baca: Ketua Banggar Benarkan Adanya Penambahan Anggaran untuk Gedung DPR)

Sementara, untuk pelaksanaan pembangunan alun-alun demokrasi terdapat tiga alokasi anggaran, yaitu untuk pelaksanaan konstruksi pembangunan sebesar Rp 68.719.650.000, perencanaan konstruksi pembangunan Rp 9.151.950.000, dan manajemen konstruksi pembangunan Rp 1.748.600.000.

"Jika ditotal maka untuk pembangunan kompleks mewah tahun ini mencapai Rp 570 miliar. Dan akan selalu bertambah tahun depan dengan mekanisme anggaran secara multiyear hingga 2019," kata dia.

Ketidakwajaran diketahui, kata Apung, lantaran hingga kini belum ada dokumen perencanaan dan dokumen pendukung lainnya untuk membangun proyek-proyek tersebut.

"Tapi, kengototan dan kegigihan elit DPR berhasil menaklukan pemerintah untuk menyetujui proyek ajaib ini," ujarnya.

Belum ada desain yang layak

Sekretaris Jendral DPR Winantuningtyastiti sebelumnya mengatakan, DPR sebenarnya sudah menggelar sayembara desain. Namun, dari sayembara itu, panitia tidak bisa menemukan juara pertama yang desainnya layak untuk dikerjakan.

"Ternyata dari sayembara, pemenangnya adanya kedua dan ketiga. Belum ada pemenang pertama," kata Winantuningtyastiti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/1/2016).

Win mengatakan, Kesetjenan DPR akan segera berkonsultasi dengan Ikatan Arsitek Indonesia, sebagai pihak yang ditunjuk untuk menyelenggarakan sayembara desain.

Selain itu, Kesetjenan juga akan berkonsultasi dengan pimpinan DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR.

(Baca: Timbul, Tenggelam, dan Timbullah Megaproyek Kompleks Parlemen)

"Kita akan bicarakan, bagaimana solusinya," ucapnya.

Keterangan Win ini berlawanan dengan keterangan Kepala Humas Kesetjenan DPR Djaka Dwi Winarko. Pada awal November lalu, Djaka mengatakan, desain gedung dan Alun-Alun DPR sudah memiliki pemenang dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Gregorius Supie.

Menurut dia, desain akan dirilis pada 30 November 2015. Djaka mengatakan, nantinya masyarakat bisa melihat sendiri maket desain gedung baru DPR ini.

"Nanti tanggal 30 November ada maketnya. Yang memenangkan sayembara desain akan menjelaskan seperti apa," ujar Djaka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2015) lalu.