Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bakal Evaluasi Menteri yang Sering Bikin "Rame" di Ruang Publik

Kompas.com - 02/03/2016, 15:20 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan mengevaluasi menteri-menteri yang berdebat dan saling sindir di ruang publik.

Hal ini dilakukan karena Jokowi sudah berulang kali meminta para menteri menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan polemik.

"Saya kira Presiden akan melakukan evaluasi. Evaluasi dalam bentuk apa, saya kira Presiden yang tahu," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Johan menuturkan, Presiden memiliki cara tersendiri dalam mengevaluasi menteri-menterinya. (Baca: Menteri Saling Serang, Apa yang Akan Dilakukan Jokowi?)

Evaluasi itu akan dilakukan menyeluruh, khususnya terhadap kinerja menteri yang bersangkutan.

"Tentu (Presiden) punya cara menyelesaikan silang pendapat di ranah publik para pembantunya ini," ujar Johan.

Menurut Johan, Jokowi sering meminta para menterinya untuk tidak saling sindir dan berpolemik. Segala perdebatan hendaknya disampaikan di ruang rapat. (Baca: PDI-P Anggap Kabinet Gaduh karena Jokowi Terlalu Dengarkan Opini Publik)

Jokowi selalu memberi kesempatan untuk para menteri menyampaikan pendapat dengan argumentasi yang terukur dalam setiap rapat.

Ketika perdebatan itu terjadi di luar ruang rapat, kata Johan, Jokowi prihatin karena menyebabkan persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah.

"Dalam kacamata Presiden tentu ini bisa mengganggu. Presiden menekankan kerja, kerja, kerja, jangan malah silang pendapat di ranah publik," ungkapnya.

(Baca: Gaduh Para Menteri dan Tak "Mempannya" Instruksi Jokowi...)

Silang pendapat di internal kabinet

Sebelumnya diberitakan, berulang kali terjadi "gesekan" antarmenteri di Kabinet Kerja.

Terakhir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli berpolemik soal pembangunan Blok Masela.

Jokowi berulang kali menekankan bahwa kegaduhan di internal kabinet akan mengikis kepercayaan masyarakat dan bisa berdampak negatif terhadap iklim investasi nasional.  

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com