PDI-P Anggap Kabinet Gaduh karena Jokowi Terlalu Dengarkan Opini Publik

Pada sejumlah kesempatan, Jokowi selalu menekankan pentingnya soliditas kabinet. Pelaksanaan program akan cepat terealisasi jika para menteri saling mendukung.

Kenyataannya, instruksi Presiden itu belum dilaksanakan penuh oleh menteri-menterinya. Masih ada saja pembantu Presiden yang saling kritik, saling sindir di ruang publik.

Catatan Kompas menunjukkan, setidaknya ada sejumlah silang pendapat di kabinet.

1. Proyek pembangkit listrik 35.000 MW
Beda pendapat terjadi antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli.

Rizal menganggap proyek tersebut tidak realistis. Rizal juga menyebut perubahan target dari 35.000 MW menjadi 16.000 MW.

Sebaliknya, Sudirman tetap optimistis, proyek tersebut bisa diwujudkan.

2. Perpanjangan kontrak Freeport

Perbedaan pendapat terjadi antara Sudirman Said dan Rizal Ramli. Sudirman menyebut pemerintah sudah merestui perpanjangan kontrak Freeport.

Sementara itu, Rizal mengatakan, perpanjangan kontrak Freeport belum dibahas.

3. Impor beras

Perbedaan pendapat terjadi antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.

Andi mengatakan, selama setahun kepemimpinannya di bidang pertanian, Indonesia tidak lagi mengimpor beras.

Namun, Thomas mengatakan, pemerintah masih melakukan proses negosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand.

4. Kereta cepat

Perbedaan pendapat terjadi antara Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Rini mendorong percepatan proyek. Namun, Jonan berusaha menjaga agar tidak ada hal yang dilanggar terkait perizinan yang belum jelas dari proyek ini.

5. Blok Masela

Perbedaan pendapat terjadi antara Sudirman dan Rizal. Sudirman mendukung kilang gas Masela terapung di laut.

Sementara itu, Rizal menginginkan pembangunan kilang gas di darat karena lebih murah dan memberi dampak ekonomi besar bagi masyarakat Maluku.

6. Garuda Indonesia

Polemik terjadi di antara Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait pernyataan Marwan yang meminta direksi Garuda Indonesia diganti karena dinilai mengecewakan.

Pramono kemudian menyindir lewat media sosial bahwa masih ada pejabat yang minta dilayani secara berlebihan.