Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Profil 10 Calon Ketum Golkar

Kompas.com - 27/02/2016, 09:30 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

5. Mahyudin
Pria kelahiran Kalimantan Selatan 8 Juni 1970 merupakan wakil ketua MPR RI periode 2014-2019. Mahyudin juga sempat beberapa kali meniti karir politiknya sebagai anggota DPR RI.

Sejumlah komisi dijajalnya. Mulai dari Komisi VII periode 2009-2010, Komisi I 2010-2011, dan Komisi III 2011-2014 serta Badan Anggaran DPR 2009-2011.

Sejak Juli 2015 lalu, ia didapuk menjadi Ketua Umum Perhimpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk masa jabatan 2015-2020 melalui pemilihan dalam Musyawarah Nasional di Jakarta.

Sebelum melanglang buana sebagai politisi parlemen, Mahyudin juga sempat mencicipi kursi kepala daerah. Ia merupakan mantan Wakil Bupati Kutai Timur (2001-2003) dan mantan Bupati Kutai Timur (2003-2005).

Mahyudin juga sempat berkarir sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (periode 2000-2001).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini merupakan kader pertama yang mendeklarasikan dirinya sebagai kandidat calon ketua umum untuk dimajukan dalam Musyawarah Nasional (Munas) mendatang.

6. Idrus Marham
Sekjen Partai Golkar hasil Munas Bali ini menyatakan kesediaaannya untuk maju sebagai kandidat calon ketua umum Partai Golkar menyusul langkah Aburizal Bakrie dan Agung Laksono yang menyatakan tak kan kembali maju sebagai calon ketua umum.

Pria kelahiran Pinrang, 53 tahun silam, ini memulai karir politiknya saat terpilih sebagai anggota MPR RI pada pemilu 1997. Menggunakan partai berlambang pohon beringin sebagai kendaraan politiknya, Idrus juga berhasil terpilih sebagai anggota DPR untuk tiga periode berturut-turut, yaitu 1999-2004, 2004-2009 dan 2009-2014.

Namun, pada 2011 Idrus memutuskan mengundurkan diri sebagai anggota Komisi II DPR. Pengunduran diri tersebut dilakukannya agar lebih fokus bekerja bagi partai jelang Pemilu 2014.

Peraih gelar Doktor Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta ini juga merupakan mantan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) periode 2002-2005 serta Wakil Pemuda Dunia pada 2005. Dirinya juga sempat menjadi sorotan publik dan media massa ketika ia tergabung dalam Panitia Khusus Angket Century pada 2009-2010.

7. Syahrul Yasin Limpo
Di Sulsel, keluarga Yasin Limpo dikenal dalam "Dinasti Yasin Limpo". Pria kelahiran Makassar, 16 Maret 1955 ini menjabat sebagai Gubernur Sulsel dua periode.

Adiknya, Ichsan Yasin Limpo, juga baru menanggalkan jabatannya sebagai Bupati Gowa setelah berjaya selama dua periode.  Sementara itu, saudara perempuannya, Tenri Yasin Limpo, telah melepas jabatannya sebagai anggota DPRD Sulsel dan maju sebagai calon bupati Gowa. Tenri bersaing dengan keponakannya sendiri, Adnan Purichta Limpo, yang tak lain adalah anak dari Ichsan Yasin Limpo.

Sementara itu, saudaranya yang lain, Irman Yasin Limpo, kini menjabat sebagai Plt Bupati Luwu Timur yang sebelumnya menjabat Kepala BKPM Sulsel.  Saudaranya yang lain, Haris Yasin Limpo, menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Makassar.

Adapun nama adik Syahrul yang lainnya, Dewi Yasin Limpo, merupakan kader Partai Hanura yang namanya bank dikenal usai terjaring dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain itu, keluarga Yasin Limpo juga berkecimpung di dunia politik. Ada anak Gubernur Sulsel, Indira Thita Syahrul Yasin Limpo, yang bersama Dewi duduk di Senayan dari Fraksi PAN.  Keponakan Dewi Yasin Limpo, Andi Pahlevi, juga duduk sebagai legislator dari Partai Gerindra di DPRD Makassar.

Tidak hanya itu, masih ada pula keluarga Yasin Limpo lainnya yang juga memegang jabatan strategis di Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar. 

Dinasti Yasin Limpo sudah mulai berjaya di Sulsel sejak lama. Bahkan, pada saat masa jabatan Syahrul Yasin Limpo yang tersisa tak sampai dua tahun lagi, sudah ada kandidat yang akan mengganti. Kabarnya, Ichsan Yasin Limpo akan maju sebagai calon Gubernur Sulsel untuk periode 2017-2022. 

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawa Air Zamzam Dalam Koper ke Indonesia, Jemaah Haji Bisa Kena Denda Rp 25 Juta

Bawa Air Zamzam Dalam Koper ke Indonesia, Jemaah Haji Bisa Kena Denda Rp 25 Juta

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Survei Litbang "Kompas": Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Nasional
Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com