Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Profil 10 Calon Ketum Golkar

Kompas.com - 27/02/2016, 09:30 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Musyawarah Nasional Partai Golkar yang akan berlangsung April 2016 di Jakarta diramaikan sejumlah kandidat yang akan berebut kursi Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu.

Mulai dari Ketua DPR, Bupati hingga politisi senior Golkar ikut terjun dalam bursa calon Ketua Umum Golkar 2016. Hingga saat ini, sejumlah nama tersebut mengerucut mejadi 10 nama.

Berikut ini, profil singkat 10 calon ketua umum Partai Golkar yang akan maju pada Munas Partai Golkar April mendatang:

1.Ade Komarudin
Saat ini menjabat Ketua DPR RI. Ia mengisi kekosongan posisi yang sempat ditinggalkan Setya Novanto usai dirinya mengundurkan diri karena terbelit kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden dalam meminta saham PT Freeport.

Pria yang akrab disapa Akom ini telah melanglangbuana sebagai anggota parlemen selama lima periode berturut-turut, sejak 1997 hingga 2019 mendatang.

Politisi kelahiran Purwakarta, Jawa Barat ini juga pernah menjabat wakil sekretaris di dua organisasi kepemudaan, yaitu Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Pada 2010, ia juga didaulat menjadi Ketua Umum Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI).

Sebelum menjabat Ketua DPR, Akom menempati posisi Ketua Fraksi Partai Golkar yang saat ini diduduki Novanto. Penetapan Akom sebagai Ketua DPR baru sempat menuai pro dan kontra. Akom saat itu juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali (Aburizal Bakrie).

Pengangkatan Akom sempat menuai kontra. Pasalnya, kubu Ancol (Agung Laksono) juga menyiapkan nama kandidat pengganti Novanto dari kubunya, yaitu Agus Gumiwang. Meski begitu, pada akhirnya ia pun resmi diangkat menjadi Ketua DPR.

2. Aziz Syamsuddin
Pria kelahiran Surakarta, 31 Juli 1970 ini sejak 1994 berprofesi sebagai advokat. Aziz terjun menjadi politisi senayan sejak periode 2009-2014 dan periode saat ini 2004-2019.

Dengan latar belakang hukumnya yang kental, Fraksi Partai Golkar menempatkannya di Komisi III yang membidangi hukum, HAM dan Keamanan. Aziz sebelumnya sempat menjadi Ketua Komisi III namun posisinya digantikan politisi Partai Golkar lainnya, Bambang Soesatyo per 25 Januari 2016.

Adapun saat ini, ia turun menjadi anggota Komisi III. Dirinya sempat disebut bakal maju dalam bursa calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada Serentak 2017 mendatang. Namun belakangan, ia mengundurkan diri dari kontestasi tersebut.

Pria yang sempat menjadi pengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini pada 16 Januari 2016 lalu dipilih menjadi Ketua Umum Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) melalui musyawarah besar yang digelar di Bali. Adapun Kosgoro merupakan salah satu sayap Partai Golkar atau Kelompok Induk Organisasi (KINO), selain SOKSI dan MKRG.3. Setya Novanto
Pria kelahiran Bandung, 12 November 1954 ini telah duduk di kursi parlemen selama empat periode berturut-turut sejak 1999 hingga masa jabatan di periode saat ini 2014-2019. Namanya sempat ramai menjadi perbincangan publik saat kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden untuk meminta saham PT Freeport mengemuka.

Saat itu, ia menjabat Ketua DPR RI namun mengundurkan diri pada Desember 2015 lalu. Meski begitu, ia tetap aktif di parlemen dan saat ini menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Bertukar tempat dengan Ade Komarudin yang menggantikan posisinya sebagai Ketua DPR. Sepak terjangnya selama menjadi Ketua DPR bisa dibilang kontroversial.

Selain kasus "Papa Minta Saham", sejumlah kebijakan seperti Dana Aspirasi DPR sebesar Rp. 20 miliar per anggota, 7 proyek "strategis" DPR, hingga kegaduhan yang ditimbulkannya pasca menghadiri kampanye calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump. 

Di samping karir politiknya, Novanto juga dapat diaebut pebisnis handal. Sejumlah bidang dijajalnya, mulai dari bisnis hotel, tekstil, transportasi, kertas hingga lapangan golf bertaraf internasional.

4  Indra Bambang Utoyo
Di antara sepuluh nama kandidat calon ketua umum Partai Golkar, Indra merupakan kader paling senior. Pada 1987, di usianya yang cukup muda, yaitu 33 tahun, ia sudah terjun menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Dua epriode (1987-1992 dan 1992-1997) Indra mewakili Provinsi Sumatera Selatan dan satu periode (1997-1999) mewakili Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada 1994, ia pun didaulat menjadi Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), yaitu organisasi pemuda yang didirikan oleh Partai Golkar untuk merangkul seluruh pemuda Golkar.

Tak lagi aktif di parlemen sejak 1998, Indra masuk kembali ke DPP Partai Golkar saat Musyawarah Nasional (Munas) Riau menjadi Ketua Bidang Pendidikan kemudian menjadi Ketua Pemenangan Pemilu Sumarera Selatan.

Adapun pada Munas Bali, pria kelahiran 4 Februari 1954 ini didapuk menjadi Ketua Pemenangan Pemilu Indonesia Tengah.5. Mahyudin
Pria kelahiran Kalimantan Selatan 8 Juni 1970 merupakan wakil ketua MPR RI periode 2014-2019. Mahyudin juga sempat beberapa kali meniti karir politiknya sebagai anggota DPR RI.

Sejumlah komisi dijajalnya. Mulai dari Komisi VII periode 2009-2010, Komisi I 2010-2011, dan Komisi III 2011-2014 serta Badan Anggaran DPR 2009-2011.

Sejak Juli 2015 lalu, ia didapuk menjadi Ketua Umum Perhimpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk masa jabatan 2015-2020 melalui pemilihan dalam Musyawarah Nasional di Jakarta.

Sebelum melanglang buana sebagai politisi parlemen, Mahyudin juga sempat mencicipi kursi kepala daerah. Ia merupakan mantan Wakil Bupati Kutai Timur (2001-2003) dan mantan Bupati Kutai Timur (2003-2005).

Mahyudin juga sempat berkarir sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (periode 2000-2001).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini merupakan kader pertama yang mendeklarasikan dirinya sebagai kandidat calon ketua umum untuk dimajukan dalam Musyawarah Nasional (Munas) mendatang.

6. Idrus Marham
Sekjen Partai Golkar hasil Munas Bali ini menyatakan kesediaaannya untuk maju sebagai kandidat calon ketua umum Partai Golkar menyusul langkah Aburizal Bakrie dan Agung Laksono yang menyatakan tak kan kembali maju sebagai calon ketua umum.

Pria kelahiran Pinrang, 53 tahun silam, ini memulai karir politiknya saat terpilih sebagai anggota MPR RI pada pemilu 1997. Menggunakan partai berlambang pohon beringin sebagai kendaraan politiknya, Idrus juga berhasil terpilih sebagai anggota DPR untuk tiga periode berturut-turut, yaitu 1999-2004, 2004-2009 dan 2009-2014.

Namun, pada 2011 Idrus memutuskan mengundurkan diri sebagai anggota Komisi II DPR. Pengunduran diri tersebut dilakukannya agar lebih fokus bekerja bagi partai jelang Pemilu 2014.

Peraih gelar Doktor Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta ini juga merupakan mantan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) periode 2002-2005 serta Wakil Pemuda Dunia pada 2005. Dirinya juga sempat menjadi sorotan publik dan media massa ketika ia tergabung dalam Panitia Khusus Angket Century pada 2009-2010.

7. Syahrul Yasin Limpo
Di Sulsel, keluarga Yasin Limpo dikenal dalam "Dinasti Yasin Limpo". Pria kelahiran Makassar, 16 Maret 1955 ini menjabat sebagai Gubernur Sulsel dua periode.

Adiknya, Ichsan Yasin Limpo, juga baru menanggalkan jabatannya sebagai Bupati Gowa setelah berjaya selama dua periode.  Sementara itu, saudara perempuannya, Tenri Yasin Limpo, telah melepas jabatannya sebagai anggota DPRD Sulsel dan maju sebagai calon bupati Gowa. Tenri bersaing dengan keponakannya sendiri, Adnan Purichta Limpo, yang tak lain adalah anak dari Ichsan Yasin Limpo.

Sementara itu, saudaranya yang lain, Irman Yasin Limpo, kini menjabat sebagai Plt Bupati Luwu Timur yang sebelumnya menjabat Kepala BKPM Sulsel.  Saudaranya yang lain, Haris Yasin Limpo, menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Makassar.

Adapun nama adik Syahrul yang lainnya, Dewi Yasin Limpo, merupakan kader Partai Hanura yang namanya bank dikenal usai terjaring dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain itu, keluarga Yasin Limpo juga berkecimpung di dunia politik. Ada anak Gubernur Sulsel, Indira Thita Syahrul Yasin Limpo, yang bersama Dewi duduk di Senayan dari Fraksi PAN.  Keponakan Dewi Yasin Limpo, Andi Pahlevi, juga duduk sebagai legislator dari Partai Gerindra di DPRD Makassar.

Tidak hanya itu, masih ada pula keluarga Yasin Limpo lainnya yang juga memegang jabatan strategis di Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar. 

Dinasti Yasin Limpo sudah mulai berjaya di Sulsel sejak lama. Bahkan, pada saat masa jabatan Syahrul Yasin Limpo yang tersisa tak sampai dua tahun lagi, sudah ada kandidat yang akan mengganti. Kabarnya, Ichsan Yasin Limpo akan maju sebagai calon Gubernur Sulsel untuk periode 2017-2022. 8. Priyo Budi Santoso
Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Riau ini pernah menjabat Wakil Ketua DPR RI periode 2009-2014, mewakili daerah kelahirannya, Jawa Timur. Sebelumnya, ia menjadi anggota DPR selama tiga periode bertururt-turut, yaitu 1997-1999, 1999-2004 dan 2004-2009.

Pria kelahiran Trenggalek, 30 Maret 1966 ini aktif dalam forum dan kelompok diskusi semasa mahasiswa. Predikat cum laude pun hampir diraihnya. Perjalanan karir politiknya di Partai Golkar juga cukup banyak.

Pada 2004-2009 Priyo juga menjabat Wakil Sekjen DPP Partai Golkar dan Menjadi Ketua DPP Ormas Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) sejak 1999.

Kariernya di parlemen terganjal untuk melanjutkan ke periode 2014-2019. Perolehan suara Priyo di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur I tidak cukup membawanya kembali ke Senayan sebagai anggota DPR periode 2014-2019.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan dan mengesahkan hasil rekapitulasi suara nasional Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 dari Dapil Jatim I, Rabu (7/5/2014) malam. Dari 10 kursi yang dialokasikan di wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo itu, Partai Golkar mendapat jatah satu kursi. Kursi itu bukan milik Priyo, melainkan caleg Golkar nomor urut 5, Adies Kadir, yang memperoleh suara 30.093 suara. Priyo mendapat 24.376 suara.

9. Zaki Iskandar
Zaki merupakan Bupati Tangerang periode 2013-2018. Ia merupakan kandidat calon ketua umum termuda Partai Golkar jika dibandingkan dengan nama-nama kandidat lain. Mengingat usia pria kelahiran 14 Desember 1973 tersebut baru akan menginjak 43 tahun pada akhir tahun ini.

Ketua DPD II Golkar Tangerang ini menyatakan siap maju ke dalam bursa calon Ketua Umum Partai Golkar dan bertekad membawa partai berlambang pohon beringin itu sebagai partai modern. Menurutnya, Golkar yang sudah eksis sejak era orde baru harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan saat ini.

10. Airlangga Hartarto
Airlangga saat ini bertugas di Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan. Ia sebelumnya bertugas di Komisi VI, namun pada 21 Januari lalu dirotasi ke Komisi XI.

Putra mantan Menteri Perindustrian era presiden Soeharto, Hartarto, ini telah bertugas sebagai anggota parlemen selama dua periode masa jabatan, yaitu pada periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Selain Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Airlangga juga pernah bertugas di Komisi VII yang membidangi energi sumber daya mineral, lingkungan hidup dan riset & teknologi.

Airlangga yang juga merupakan pengusaha di berbagai bidang ini mengaku sudah bertemu dengan sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar tingkat I (provinsi) dan II (kabupaten/kota) sebagai modal untuk bersaing dalam Musyawarah Nasional yang akan segera digelar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com