Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Perilaku Koruptif yang Biasa Terjadi di Lingkungan Masyarakat

Kompas.com - 22/02/2016, 15:20 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Survei Perilaku Anti-Korupsi (SPAK) di Jakarta, Senin (22/2/2016).

Terdapat beberapa indikator kebiasaan atau perilaku di masyarakat yang menjurus kepada perilaku koruptif. Indikator tersebut dibagi menjadi tiga lingkup, yaitu lingkup keluarga, lingkup komunitas dan lingkup publik.

Kepala Badan Pusat Statistik, Suryamin menyebutkan, pemberian uang oleh masyarakat kepada tokoh-tokoh agama atau tokoh masyarakat masih sering dilakukan.

Bahkan, hanya 36,32 persen masyarakat yang menilai pemberian uang atau barang kepada tokoh-tokoh tersebut ketika satu keluarga melaksanakan hajatan adalah hal tidak wajar.

Sedangkan sisanya menganggap pemberian tersebut wajar.

"Sedikit menurun dari tahun sebelumnya (2014) yaitu 37,76 persen yang menganggap tidak wajar," ujar Suryamin.

Pemberian uang atau barang juga kerap diberikan jelang hari raya keagamaan (46 persen). Tak hanya pada tokoh-tokoh agama, pemberian juga diberikan kepada pejabat setempat (RT/RW/Kades/Lurah).

Sebanyak 60,37 persen masyarakat menilai pemberian uang atau barang kepada mereka ketika satu keluarga melaksanakan hajatan adalah hal tidak wajar.

Sementara 72,56 persen masyarakat menilai tidak wajar perilaku memberi uang atau barang kepada pejabat setempat ketika jelang hari raya.

Kebiasaan Koruptif di Lingkup Publik

Contoh perilaku koruptif yang biasa dilakukan di lingkup publik jauh lebih banyak.

Misalnya saja pemberian uang atau barang jaminan kepada keluarga atau rekan agar seseorang diterima menjadi pegawai negeri atau swasta.

Contoh lain, memberi uang pelicin untuk mempercepat urusan administrasi seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga dan lain sebagainya.

Bahkan, hanya 62,28 persen masyarakat yang menilai pemberian uang pelicin untuk urusan administrasi tersebut merupakan hal tidak wajar.

Hal tersebut berarti ada hampir 40 persen masyarakat menilainya sebagai perilaku yang wajar untuk dilakukan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

Nasional
KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

Nasional
Tata Kelola Makan Siang Gratis

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Nasional
Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Nasional
Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Nasional
Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

Nasional
Jasa Raharja Santuni Semua Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang  

Jasa Raharja Santuni Semua Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang  

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Soal Waktu, Komunikasi Tidak Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Soal Waktu, Komunikasi Tidak Mandek

Nasional
Bus Rombongan Siswa SMK Terguling di Subang, Kemendikbud Minta Sekolah Prioritaskan Keselamatan dalam Berkegiatan

Bus Rombongan Siswa SMK Terguling di Subang, Kemendikbud Minta Sekolah Prioritaskan Keselamatan dalam Berkegiatan

Nasional
Saat DPR Bantah Dapat Kuota KIP Kuliah dan Klaim Hanya Distribusi...

Saat DPR Bantah Dapat Kuota KIP Kuliah dan Klaim Hanya Distribusi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com