Karena itu, tak jarang banyak kader yang memanfaatkan segala cara, termasuk politik uang, saat musyawarah nasional (munas) agar mereka dapat terpilih sebagai ketua umum. Menurut dia, untuk meminimalisir praktik politik uang, munas Golkar yang akan datang sebaiknya perlu membahas mekanisme pengusungan calon presiden.
Ia mengusulkan, meski menjadi pimpinan parpol, ketua umum tidak serta merta harus diusung sebagai capres.
"Bisa melalui sistem konvensi dan itu diatur di dalam AD/ART," kata Hajriyanto saat diskusi bertajuk "Mau Kemana Golkar?" di Jakarta, Minggu (21/2/2016).
Meski demikian, kata dia, bukan berarti kader yang menduduki jabatan ketua umum tidak layak diusung sebagai capres. Bagaimana pun, kader yang menjabat posisi itu merupakan kader terbaik.
"Dia tetap berhak menjadi capres atau cawapres. Tapi kan belum tentu laku juga," ujarnya.
Ia mengatakan, penyelenggaraan munas Golkar mendatang harus mengedepankan semangat demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan. Ketiga hal itu diperlukan agar Golkar kembali bersatu pasca-konflik yang terjadi lebih dari setahun terakhir.
Ia mengingatkan agar pihak manapun yang keluar sebagai pemenang munas jangan mengambil alih seluruh kepengurusan Golkar. Pengurus Golkar ke depan harus diisi oleh semua kelompok yang ada.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.