Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pekerjaan Rumah Masih Banyak, Demokrat Ajak Pemerintah Tak Saling Menyalahkan

Kompas.com - 18/02/2016, 20:57 WIB
Nina Susilo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS – Silang pendapat antara Menteri Koordinator Perekonomian dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) sesungguhnya bukan saling menyalahkan. Namun, penjelasan Darmin Nasution dipahami tak menyeluruh.

Partai Demokrat, kata Juru Bicara Rico Rustombi Kamis (18/2) di Jakarta, memahami Darmin tak menyalahkan kebijakan pemerintahan Pak SBY secara spesifik.

“Justru, secara tak langsung, disebutkan bahwa pemerintahan lalu sebenarnya sudah menyiapkan tatanan benar dengan disahkannya Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Soal implementasinya yang terlambat, ini menunjukkan kelambanan birokrasi kita yang masih berlangsung sampai sekarang,” tuturnya.

Partai Demokrat, lanjut Rico, menyadari ada pekerjaan rumah yang besar dan tak mudah yang dihadapi pemerintahan saat ini.

(Baca: SBY Merasa Pemerintahannya Masih Jadi Kambing Hitam Pihak yang Kini Berkuasa)

Partai Demokrat pun ingin mendukung supaya perekonomian Indonesia tetap tumbuh. Karenanya, pemerintahan saat ini lebih baik saling mendukung, tidak berpolemik, atau saling menyalahkan.

Sebelumnya, Darmin mengakui bahwa ada keterlambatan dalam pembangunan smelter. Sebab, kendati UU Minerba disahkan 2009, pembangunan smelter baru mulai 2014.
Masalah ini kemudian direspon SBY melalui akun twitternya @SBYudhoyono.

“Hingga saat ini, ‘SBY dan Pemerintahan SBY’ masih sering dikambinghitamkan & disalahkan oleh pihak yg tengah berkuasa,” kicau SBY, Kamis (18/2) jam 09.50 WIB.

(Baca: Dikaitkan dengan Ketersinggungan SBY, Darmin Nasution Tidak Ingin Gaduh)

Ia merasa pemerintah saat ini kerap menyalahkan berbagai masalah yang muncul sekarang pada pemerintahannya.

"Bagi yg ingin terus salahkan pemerintahan yg lalu, alamatkan saja kpd saya (SBY). Saya pemimpin & saya bertanggung jawab. *SBY*," kicau SBY, Kamis (18/2) pukul 08.29 WIB. (INA)


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com