Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: SBY Tak Pernah Mengambinghitamkan Pemimpin Sebelumnya

Kompas.com - 18/02/2016, 18:03 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Demokrat di DPR Didik Mukrianto mengaku heran dengan sikap pemerintahan Joko Widodo yang kerap menyalahkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Padahal, lanjut Didik, SBY tidak pernah menyalahkan pemerintahan sebelumnya.

"Sebagai pemimpin yang transformatif, beliau selama memimpin bangsa tidak pernah sekalipun mengambinghitamkan pemimpin bangsa sebelumnya. Siapa pun itu, baik pemimpin tertinggi maupun para pembantunya," kata Didik dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/2/2016).

Didik meminta pemerintahan Jokowi untuk mengubah sikap dan tidak terus-menerus menyalahkan SBY. Terlebih lagi, pemerintahan sekarang sudah berjalan hampir dua tahun.

(Baca: Inikah Pernyataan Penguasa yang Buat SBY Merasa Jadi "Kambing Hitam"?)

"Apa layak dan pantas selalu mengambinghitamkan kepada SBY atas ketidakmampuan pemerintahan saat ini dalam mengatasi persoalan ekonomi, politik, kesenjangan, pengangguran, kemiskinan, pertahanan, dan keamanan," ujar Ketua DPP Partai Demokrat itu.

Seharusnya, lanjut Didik, pemerintahan sekarang menghadirkan solusi jitu dan tepat untuk mengatasi persoalan bangsa ini yang tidak kunjung selesai.

(Baca: Dikaitkan dengan Ketersinggungan SBY, Darmin Nasution Tidak Ingin Gaduh)

Menurut dia, publik secara nasional dan internasional cukup obyektif untuk bisa menilai apakah pemerintahan sekarang cukup efektif dan tepat dalam mengatasi persoalan bangsa.

"Jangan ketidakmampuan pemerintahan dalam mengelola bangsa ini akan ditumpahkan kepada persoalan isu yang tidak material dan substantif serta solutif dengan menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Bisa celaka bangsa ini kalau masyarakat diedukasi dengan cara yang tidak bermartabat," ujarnya.

Lewat Twitter, SBY kembali merasa pemerintahannya selama 10 tahun dijadikan kambing hitam oleh pihak penguasa. Ia tidak menyebut siapa pihak yang dimaksud.

Tanpa juga memberi contoh, SBY menyebut bahwa berbagai masalah yang sekarang muncul dikatakan warisan atau akibat kesalahan pemerintahan SBY.

(Baca: SBY Merasa Pemerintahannya Masih Jadi Kambing Hitam Pihak yang Kini Berkuasa)

Pada Desember 2014, SBY pernah mengungkapkan hal senada. Saat itu, nilai tukar rupiah tengah terpuruk terhadap dollar AS.

Hasil pengamatannya, SBY merasa dijadikan kambing hitam atas situasi ekonomi saat itu, terutama oleh pembantu Presiden Joko Widodo. (Baca: SBY Merasa Dijadikan Kambing Hitam atas Terpuruknya Rupiah)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com