Pimpinan KPK: Kami Tidak Sembarangan Menyadap

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif tidak sepakat dengan rencana revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang KPK.

Menurut Laode, UU tersebut tidak perlu direvisi, apalagi jika sampai mengatur kewenangan penyadapan KPK.

Laode menuturkan, KPK memiliki aturan ketat saat akan melakukan penyadapan terkait kasus yang diselidiki. (baca: Mahfud MD: Tidak Ada Bukti Penyadapan KPK Bermasalah)

Penyadapan hanya dapat dilakukan saat semua syarat dipenuhi, termasuk izin dari lima komisioner KPK.

"Kami tidak sembarangan menyadap," kata Laode di Kantor MMD Initiative, Jakarta, Selasa (16/2/2016).

Laode menegaskan, jika semangatnya ingin memperkuat KPK memberantas korupsi, sebaiknya DPR segera membahas RUU tentang Perampasan Aset. RUU tersebut diperlukan KPK untuk menunjang tugas-tugasnya.

"Sampai saat ini RUU itu belum dibahas. Kadang saya mikir, yang gatal yang mana, yang digaruk yang mana," kata dia. (Baca: Busyro Anggap DPR Sengaja Batasi Kewenangan KPK karena Takut Disadap)

Laode melanjutkan, revisi UU KPK memang disetujui oleh komisioner yang dipimpin pelaksana tugas Ketua KPK Taufequrrachman Ruki.

Akan tetapi, seluruh komisioner KPK saat ini menolak revisi UU itu dilakukan karena berbeda dari kesepakatan awal.

"Revisi yang sekarang sudah melenceng dari gentlement agreement. Karena sudah melenceng, tidak perlu direvisi," ujarnya.

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya berpendapat bahwa penyadapan memang harus diperketat supaya tidak disalahgunakan. (Baca: Luhut Sebut KPK Dahulu Menyadap Semaunya)

Luhut menyebut adanya pengalaman KPK sebelumnya yang melakukan penyadapan secara seenaknya. Namun, Luhut tidak menjelaskan penyimpangan penyadapan yang dimaksudnya.

"Yang enggak boleh itu kayak dulu, mau nyadap semaunya. Nah, sekarang harus ada persetujuan standing operation dari KPK," ujar Luhut.

Ia menegaskan, persetujuan penyadapan dari dewan pengawas bukannya memangkas wewenang KPK. Selama tindakan penyadapan ditujukan untuk pelaku korupsi, hal itu tidak jadi soal. (Baca: Harus Lapor ke Dewan Pengawas, Penyadapan yang Dilakukan KPK Rawan Bocor)

"Kalau memang ada dosanya, ya ngapain juga mesti minta izin pengadilan? Lakukan saja. Makanya, harus diseleksi semuanya," ujar Luhut.

Revisi UU KPK menuai perdebatan karena dianggap ingin melemahkan kewenangan KPK dalam memberantas korupsi.

Ada empat poin yang menjadi fokus revisi UU tersebut, yaitu keberadaan dewan pengawas, penyidik independen, kewenangan mengentikan penyidikan (SP3), dan diaturnya kewenangan menyadap.