Kebijakan Bebas Visa Jokowi, Untung atau Rugi?

Pemerintah mengklaim kebijakan ini akan meningkatkan devisa. Pendapat sebaliknya muncul dari beberapa anggota DPR.

Dalam rapat gabungan bersama pemerintah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan, kebijakan bebas visa dalam setahun ini telah menghilangkan potensi pendapatan negara sampai dengan Rp 1 triliun.

Kebijakan ini dianggapnya berisiko tinggi, khususnya dari sisi keamanan.

"Kalaupun kita dapat uang dari pariwisata, tapi risikonya tinggi, buat apa?" kata Hasanuddin, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/2/2016).

Merugikan Indonesia

Pada kesempatan sama, anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon juga mengkritik gebrakan Jokowi mengenai pemberlakuan bebas visa untuk ratusan negara.

(Baca: Effendi Simbolon Kritik Kebijakan Jokowi Bebas Visa)

Menurut Effendi, Indonesia lebih banyak mendapatkan kerugian dari kebijakan tersebut.

Politisi PDI Perjuangan itu, menuturkan, pemerintah memberikan bebas visa pada ratusan negara untuk meningkatkan pendapatan devisa negara.

Namun, ia menilai, mayoritas negara yang mendapat fasilitas itu adalah negara yang masyarakatnya tidak memiliki tradisi berlibur ke luar negeri.

"Kebijakan bebas visa sebagai solusi untuk meningkatkan devisa, itu tidak setimpal," kata Effendi.

Ia melanjutkan, dalam rapat Komisi I DPR bersama Menteri Luar Negeri beberapa waktu lalu, direkomendasikan agar kebijakan bebas visa untuk ratusan negara dibatalkan.

Pemerintah dianggap tidak terbuka dan kebijakan itu dinilai memberikan lebih banyak kerugian.

"Misalnya saya, liburan ke luar negeri bukan karena bebas visa," ujarnya.