Soal Revisi UU KPK, F-PPP Tunggu Arahan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PPP di DPR belum secara tegas mendukung revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Meskipun, di dalam rapat Badan Legislasi pada Rabu (10/2/2016), F-PPP menyatakan mendukung untuk melanjutkan pembahasan revisi UU tersebut.

Ketua Fraksi PPP Dimyati Natakusumah mengatakan, PPP hingga kini masih menunggu sikap Presiden Joko Widodo terkait rencana revisi itu. Jokowi belum memberikan sikap tegas mengenai revisi itu.

"PPP ini masuk dalam koalisi parpol pendukung pemerintah. Kita tunggu political will dan good will Presiden," kata Dimyati saat dihubungi, Jumat (12/2/2016).

Rencananya, lanjut Dimyati, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz akan bertemu Jokowi di Istana Negara, siang ini. Dalam pertemuan itu, Djan akan menanyakan ketegasan sikap Jokowi.

Ia menambahkan, jika nantinya Presiden menyatakan menolak revisi UU KPK, maka tak menutup kemungkinan sikap Fraksi PPP akan berubah. (Baca: Politisi PDI-P: Naskah Akademik Revisi UU KPK Tak Boleh Beredar di Publik)

"Ooo nolak, ikut. Kalau Presiden nanti menyampaikan kepada ketum menolak, akan ikut sama presiden," kata dia.

Dimyati menuturkan, rencana revisi UU KPK bukan kali ini saja mencuat. Pada periode kedua pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono, rencana revisi ini juga sudah pernah ditolak.

Saat itu, usulan revisi UU KPK berasal dari Komisi III DPR. (baca: Pemerintah Persilakan Partai Tolak Revisi UU KPK, tetapi...)

"Dulu saya itu kan ketua panja harmonisasi RUU KPK, yang mencabut dan menolak dilanjutkan," kata dia.

Hasil rapat Badan Legislasi saat itu menyatakan, bahwa revisi UU KPK belum tepat dilaksanakan. Sebab, secara filosofis dan yuridis, masih banyak kasus korupsi yang terjadi.

"Dan secara psikologis, rakyat susah. Melihat kesulitan yang ada, baik itu dalam hal fasilitas kesehatan maupun sosial yang sangat minim, jelas belum tepat untuk direvisi," ujarnya.

Presiden Joko Widodo masih mungkin menarik dukungan terhadap revisi UU KPK. Langkah itu akan diambil jika revisi UU tersebut mengandung unsur pelemahan KPK. (baca: Jokowi Bisa Tarik Dukungan Revisi UU KPK)

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP mengatakan bahwa sampai Presiden Jokowi belum menerima draf revisi UU KPK yang tengah dikaji oleh DPR RI.

Karena itu, kata Johan, dukungan dari Presiden terhadap revisi UU tersebut sifatnya belum final. "Jika nanti isinya itu memperlemah (KPK), Presiden bisa menarik (dukungan)," ucap Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/2/2016).

Dalam rapat harmonisasi Panitia Kerja Revisi UU KPK di Badan Legislasi DPR, Rabu (10/2/2016) sore, hanya Fraksi Gerindra yang secara tegas menolak UU KPK direvisi. (Baca: Gerindra Berjuang Sendirian Tolak Revisi UU KPK)

Belakangan, F-Demokrat berubah sikap setelah mendapatkan instruksi dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. (Baca: SBY Tiba-tiba Instruksikan F-Demokrat Tolak Revisi UU KPK)

Sikap kedua fraksi itu membuat beberapa fraksi lainnya berpikir ulang sehingga pengesahan draf revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR yang direncanakan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (11/2/2016) ditunda hingga Kamis (18/2/2016).

Keputusan itu diambil untuk memberikan waktu berpikir kembali bagi fraksi-fraksi terkait urgensi revisi tersebut.