Pemerintah Ingin Eks Gafatar Kembali ke Masyarakat secara Normal

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah ingin warga eks anggota organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dapat kembali ke tengah masyarakat secara normal. Karena itu, pemerintah akan menentukan cara terbaik.

"Titik beratnya kita ingin mereka kembali hidup normal, berbaur dengan masyarakat," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Presiden Joko Widodo akan segera menggelar rapat dengan menteri terkait untuk membahas dampak relokasi warga eks Gafatar. Rapat tersebut dijadwalkan digelar pada pertengahan Februari 2016.

Di lokasi yang sama, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan bahwa warga eks Gafatar tetap harus dilindungi.

Terlepas adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menyatakan Gafatar sebagai organisasi sesat dan menyesatkan, pemerintah tetap akan melindungi dan membina warga eks Gafatar.

(Baca Fatwa MUI: Gafatar Sesat, Pengikut yang Meyakini adalah Murtad)

"Paham keagamaan harus dibangun pendekatan empatik agar mereka bisa pegang pokok ajaran agama yang tidak dianggap sesat oleh seluruh masyarakat Indonesia," ucap Lukman.