Wantim Kawal Munas Golkar Agar Benar-benar Bisa Akhiri Konflik

Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung mengatakan, pengawalan tersebut penting dilakukan agar Munas berlangsung secara demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan dengan tujuan mengakhiri konflik dan menyatukan kembali partai berlambang pohon beringin itu.

"Kami akan secara proaktif mengikuti dan mencermatinya," ucap Akbar di Akbar Tandjung Institute, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (3/2/2016).

(Baca: Persiapan Pilkada 2017, Munas Golkar Sebaiknya Digelar Paling Lambat pada Maret)

Akbar mengaku prihatin dengan hasil Pilkada Serentak 2015 lalu dimana capaian Partai Golkar mengalami penurunan. Bahkan, kata Akbar, posisi Golkar merorot ke peringkat sembilan. Ia berharap, Golkar bisa kembali bangkit seperti di musim-musim sebelumnya dimana Golkar sempat lama berjaya di pemilihan kepala daerah.

"Golkar juga pernah meraih perolehan suara yang signifikan. Bahkan pernah jadi pemenang pemilu," tutur pria yang sempat mengemban jabatan Ketua Umum Partai Golkar ini.

Akbar menuturkan, Dewan Pertimbangan telah mengadakan pertemuan tadi malam yang dihadiri oleh anggota-anggotanya. Termasuk para tokoh senior yang pernah aktif di pemerintahan dan DPR.

(Baca: Agung Laksono: Panitia Munas Dibentuk di Indonesia, Bukan di Luar Negeri)

Pertemuan tersebut juga menghasilkan beberapa butir kesepakatan, yaitu terkait desakan untuk segera membentuk kepanitiaan Munas yang memenuhi unsur rekonsiliatif dan berkeadilan, menyampaikan rekomendasi terkait kepesertaan Munas, hingga meminta DPP untuk rehabilitasi nama kader partai yang pernah dipecat.

Pertimbangan yang disusun oleh Dewan Pertimbangan nantinya akan diserahkan ke DPP untuk kemudian dapat ditindaklanjuti.