Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dita Mengaku Pernah Dicekik dan Didorong ke Tembok Apartemen oleh Masinton

Kompas.com - 02/02/2016, 16:07 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Masinton Pasaribu, diduga melakukan aksi pemukulan terhadap staf ahlinya, Dita Aditia. Kasus yang terjadi pada 21 Januari 2016 itu telah dilaporkan ke Bareskrim Polri dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Selain itu, Dita juga telah melaporkan kasus ini ke Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK).

Menurut Direktur LBH APIK Ratna Bantara Mukti, kasus kekerasan yang dialami Dita bukan kali itu saja terjadi. Kasus serupa terjadi pada 17 November 2015 lalu di apartemen Dita.

(Baca: Dituduh Pukul Stafnya, Politisi PDI-P Masinton Pasaribu Dilaporkan ke MKD)

"Saat itu, ada kekerasan fisik juga, dicekek, dijorokin ke dinding, HP-nya dibanting, dan sempat juga memanggil sekuriti untuk mengamankan," ujar Ratna di Kompleks Parlemen, Selasa (2/2/2016).

Dari pengakuan Dita, kata Ratna, kekerasan itu berawal dari Dita yang izin tidak masuk kerja karena ada urusan perkuliahan.

(Baca: Dua Versi Cerita dalam Kasus Pemukulan Staf Masinton)

Dia pun telah meminta izin langsung kepada Masinton. Namun, bukannya memberikan izin, Masinton justru marah dan menyambangi apartemen Dita di MTH Square.

Kasus kekerasan yang terjadi saat itu tidak dilaporkan ke aparat berwajib. Sebab, selama ini sudah ada hubungan baik yang dijalin keduanya. Selain itu, ada kekhawatiran dari Dita, yakni akan kehilangan lapangan pekerjaan jika kasusnya dilaporkan.

Kompas TV Masinton & Dita Ceritakan Versi Masing-masing

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com