Kompas.com - 02/02/2016, 15:48 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat rapat dengan anggota DPR Komisi II di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (23/6/2015). Berbagai isu strategis seperti persiapan pelaksanaan pilkada serentak, kaitan peraturan KPU mengenai petahana, dan daerah otonom baru menjadi bahasan pada rapat tersebut. KOMPAS / HERU SRI KUMOROMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat rapat dengan anggota DPR Komisi II di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (23/6/2015). Berbagai isu strategis seperti persiapan pelaksanaan pilkada serentak, kaitan peraturan KPU mengenai petahana, dan daerah otonom baru menjadi bahasan pada rapat tersebut.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui adanya keluhan dari pemerintah daerah soal anggaran pemulangan warga mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

Meski demikian, Tjahjo meminta kepala daerah tidak menggunakan alasan tersebut untuk menolak pemulangan warga.

"Ada kepala daerah yang bilang perlu payung hukum, tapi kan itu terlalu birokratis. Apapun itu, negara harus hadir termasuk pemda, ini kan warga daerah setempat yang hijrah karena adanya tekanan ideologi dan keyakinan," ujar Tjahjo di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Menurut Tjahjo, pemda dapat berkomunikasi dengan Kemendagri jika ada persoalan terkait anggaran. (baca: Menag: Gafatar Terindikasi Kuat Lakukan Makar)

Pemda disarankan untuk menggunakan pos-pos anggaran yang biasa digunakan dalam keadaan darurat. (baca: MUI Temukan Ada Paham Sesat di Gafatar)

Meski demikian, jika pemda tetap kesulitan untuk mengeluarkan anggaran bagi pemulangan warga eks Gafatar, Kemendagri dapat mengeluarkan peraturan (Permendagri) sebagai suatu payung hukum.

"Pasti ada jalan keluar. Apalagi dalam keadaan darurat, dan ini kan menyangkut rakyat Indonesia, mereka sebagai WNI yang masih sah," kata Tjahjo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

Nasional
Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Nasional
DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

Nasional
Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Nasional
Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Nasional
Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Nasional
KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Nasional
Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Nasional
Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Nasional
Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Nasional
Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Nasional
Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

Nasional
Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.