Kompas.com - 02/02/2016, 15:14 WIB
ketua komisi pengkajian dan penelitian MUI Utang Ranuwijaya




Sent from my iPhone Kristian Erdiantoketua komisi pengkajian dan penelitian MUI Utang Ranuwijaya Sent from my iPhone
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pengkajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Utang Ranuwijaya mengungkapkan, timnya telah menyampaikan rekomendasi hasil pengkajian terkait Gafatar ke Komisi Fatwa MUI.

"Saya sebagai ketua tim sudah menyampaikan hasil pengkajian ke Komisi Fatwa. Mestinya ke pimpinan, cuma pimpinan ada kegiatan. Akhirnya, kita diperintahkan langsung ke Komisi Fatwa," ujarnya ketika ditemui di kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (2/2/2016).

Menurut dia, ada dua pertanyaan yang digunakan sebagai dasar pengkajian. Pertama, apakah ada kaitannya antara Gafatar dan Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang sebelumnya dinyatakan sesat oleh MUI.

(Baca: Menag: Gafatar Terindikasi Kuat Lakukan Makar)

Kedua, apakah semua kegiatan yang dilakukan Gafatar menyimpang dari ajaran agama atau tidak. MUI telah melakukan kajian, mulai dari dokumen, buku, hingga pemberitaan di media untuk menjawab dua pertanyaan itu.

"Kami menyimpulkan dua pertanyaan tadi terpenuhi. Kegiatan keagamaannya masuk dalam 10 kriteria kegiatan sesat. Itu baru kesimpulan, yang menentukan sesat atau tidak itu nanti Komisi Fatwa," kata Utang.

Dia juga menambahkan, terkait 10 kriteria organisasi bisa dikatakan sesat, yang paling menonjol adalah pengakuan bahwa Ahmad Mosshadeq yang dianggap sebagai mesias.

(Baca: Jubir Gafatar: Kami Sudah Bubar, Tak Akan Penuhi Undangan MUI)

"Itu yang paling menonjol. Artinya, mereka mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu implikasi yang sangat kuat," ungkapnya.

Selain itu, dia juga menuturkan bahwa eks Ketua Umum Gafatar Mahful Tumanurung dalam bukunya akan meramu tiga agama menjadi satu.

"Yang menulis adalah ketua umumnya sendiri. Saudara Mahful itu dan ia menulisnya saat masih di Al-Qiyadah Al-Islamiyah," ucap Utang.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Nasional
KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

Nasional
Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Nasional
Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Nasional
Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Nasional
Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Nasional
Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Nasional
Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Nasional
Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Nasional
Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Nasional
Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Nasional
KPK: 'Upeti' Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

KPK: "Upeti" Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.