Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Penunjukan Pejabat Sekarang Sembrono, Banyu Biru Contohnya"

Kompas.com - 01/02/2016, 19:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tindakan Banyu Biru yang memamerkan surat keputusan pengangkatannya sebagai anggota bidang politik Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) Badan Intelijen Negara semakin menguatkan pandangan adanya praktik bagi-bagi kursi.

Banyu Biru dinilai tidak mempunyai kompetensi untuk bekerja di Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, dia justru ditunjuk karena ikut membantu memenangkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014 lalu.

Akibatnya, dia tidak tahu mengenai kewajiban untuk menjaga rahasia pekerjaannya.

"Mungkin Banyu membanggakan bahwa dia punya SK. Namun, kemampuan BIN dalan menggalang dan merekrut orang-orang semakin dipertanyakan. Jangan-jangan, ada rekrutmen yang tidak sesuai aturan. Ini kan masih cerita balas budi," kata anggota Komisi I DPR, Ahmad Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2016).

(Baca: Sutiyoso Nilai Banyu Biru Tidak Cocok untuk Tugas Intelijen)

Banyu Biru adalah Ketua Umum Komunitas Banteng Muda yang aktif mengampanyekan Jokowi-JK. Dia juga merupakan putra dari politisi PDI-P, Erros Djarot.

Menurut pantauan Kompas.com, Banyu juga terlihat beberapa kali hadir di rumah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Di Indonesia, penunjukan pejabat ini kok terkesan sembrono, subyektif, dan punya hubungan emosional, apalagi balas budi, sehingga tingkat militansinya jadi pertanyaan. Banyu Biru jadi contoh," ucap Muzani.

(Baca: Ramai-ramai Dukung Jokowi, Ramai-ramai Jadi Pejabat)

Padahal, Sekjen Partai Gerindra ini melanjutkan, intelijen adalah sebuah profesi yang mengharuskan orang merelakan diri untuk tidak dikenal oleh siapa pun.

Untuk menjadi anggota sebuah badan intelijen, seseorang juga seharusnya melalui pendidikan khusus karena tingkat kerja dan kerahasiaannya sangat tinggi.

"Intelijen harusnya bekerja kayak angin, tak kelihatan, tetapi terasa," ucapnya.

Banyu Biru sebelumnya mengunggah SK pengangkatan dirinya sebagai anggota bidang politik DISK BIN di akun media sosial.

Di dalam SK yang ditandatangani oleh Sutiyoso dan Kepala Biro Kepegawaian BIN Suharyanto tersebut tertera bahwa Banyu Biru akan bertugas selama setahun, terhitung sejak 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2016.

(Baca: Fadli Zon: Masa Intel Unggah SK ke Media Massa?)

Saat dikonfirmasi Kompas.com, Banyu Biru tak membenarkan, tetapi juga tak membantah soal dirinya yang mengunggah SK itu.

"Enggak penting isunya," kata Banyu.

Kendati demikian, Sutiyoso sudah mengetahui soal SK yang diunggah Banyu itu. Menurut Sutiyoso, tindakan Banyu merupakan bukti bahwa yang bersangkutan tidak cocok bertugas sebagai intelijen. Sutiyoso mengaku akan segera melakuan evaluasi terhadap Banyu.

"Ini masukan yang bagus. Kita jadi cepat tahu bahwa orang ini tidak cocok dengan tugas-tugas di intelijen," ujar Sutiyoso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com