Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meutya Hafid dan Tb Hasanuddin Jadi Wakil Ketua Komisi I DPR

Kompas.com - 01/02/2016, 13:38 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Rotasi terjadi di jajaran pimpinan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (1/2/2016). Meutya Hafid (Partai Golkar) dan juga Tubagus Hasanuddin (PDI-P) resmi dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi I DPR oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Meutya menggantikan rekan satu partainya, Tantowi Yahya yang kini menjadi Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI. Sementara Tubagus tak menggantikan posisi siapa pun, sehingga PDI-P mendapatkan satu kursi pimpinan tambahan.

Selain Meutya dan Hasanuddin, tiga pimpinan lainnya tetap yakni Mahfudz Siddiq (PKS), Asril Hamzah Tandjung (Gerindra), dan Hanafi Rais (PAN). Mahfudz juga tetap dipercaya memimpin komisi yang membidangi pertahanan dan juga

Pelantikan ini dilakukan disertai dengan serah terima palu yang dilakukan pukul 11.00 WIB oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI, Gedung Nusantara II, Kompleks DPR Senayan, Jakarta.

Seusai dilantik, Meutya mengatakan banyak persoalan di Komisi 1 DPR RI yang harus diselesaikan, terkait permasalahan pertahanan, hubungan luar negeri, komunikasi-informasi hingga intelijen.

Khusus untuk pertahanan, Meutya akan mendorong peningkatan kekuatan laut dan udara.

“TNI harus punya penginderaan jarak jauh yang memadai, kapal selam yang tepat, serta menambah kekuatan pemukul di udara seperti jet tempur Sukhoi,” ungkap Meutya dalam pernyataan pers yang diterima Kompas.com hari ini.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com