Menkumham Aktifkan SK Golkar Munas Riau Selama Enam Bulan

Kompas.com - 28/01/2016, 13:21 WIB
Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Riau Aburizal Bakrie (kiri) berbincang dengan Sekjen Idrus Marham saat Rapat Pimpinan Nasional VIII Golkar, Sabtu (13/6), di Jakarta. Rapat yang digelar pengurus Golkar hasil Munas VIII Riau itu, antara lain, untuk berkonsolidasi menjelang pilkada serentak. KOMPAS/HERU SRI KUMOROKetua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Riau Aburizal Bakrie (kiri) berbincang dengan Sekjen Idrus Marham saat Rapat Pimpinan Nasional VIII Golkar, Sabtu (13/6), di Jakarta. Rapat yang digelar pengurus Golkar hasil Munas VIII Riau itu, antara lain, untuk berkonsolidasi menjelang pilkada serentak.
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly mengaktifkan kembali SK kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Riau tahun 2009.

Hal tersebut untuk memberikan legitimasi hukum bagi penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang merupakan ajang rekonsiliasi Partai Golkar.

"Merespon dinamika yang berkembang, maka kami menerbitkan kembali susunan komposisi DPP Golkar hasil Munas Riau 2009," ujar Yasonna dalam konferensi pers di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Kamis (28/1/2016).

(Baca: Agung Laksono Pastikan Tak Ingin Jadi Ketum jika Munaslub Golkar Digelar)

Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar yang digelar kubu Aburizal Bakrie sebelumnya telah menetapkan keputusan untuk menyelenggarakan munaslub pada Juni 2016.

Namun, munaslub tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum, lantaran Partai Golkar belum memiliki kepengurusan yang sah, pasca dicabutnya SK kepengurusan hasil Munas Ancol oleh Menkumham.

(Baca: Aburizal: Saya Tidak Akan Meninggalkan Partai Golkar)

Sementara kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau habis pada Desember 2015. Melalui keputusan ini, Yasonna mengesahkan kembali seluruh pengurus Golkar hasil Munas Riau tahun 2009, dengan masa bakti 6 bulan sejak hari ini.

"Kepengurusan ini punya wewenang membentuk panitia munaslub, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan," kata Yasonna.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X