Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Transisi Diminta Awasi Manuver Politik Aburizal di Munaslub

Kompas.com - 26/01/2016, 21:59 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Transisi Partai Golkar diminta untuk mengawasi penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang akan digelr paling lambat Juni 2016.

Pengawasan Tim Transisi dianggap penting untuk mengawasi apakah ada manuver yang dilakukan Aburizal Bakrie dalam penyelenggaraan munaslub ini.

"Apakah ARB dan Kubu Munas Bali benar-benar berjiwa besar untuk menyelesaikan konflik atau keputusan (menggelar munaslub) itu hanya sebagai upaya membuat manuver politik baru dengan bungkus munas namun tetap ingin menguasai sendiri kepemimpinan partai?" kata anggota Poros Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/1/2016).

Doli menilai, keputusan kubu Aburizal menggelar munaslub bisa digambarkan sebagai sebuah akhir yang baik dalam tahap menyamakan pandangan bahwa munas adalah jalan terbaik.

Namun, tantangannya adalah apakah Munas yang akan dilaksanakan memiliki semangat rekonsiliasi, kebersamaan, dan menyatu antar kedua kubu atau tidak.

"Di sinilah pentingnya keberadaan Tim Transisi yang tidak bisa diabaikan keberadaannya sebagai produk Mahkamah Partai yang dijamin Undang-Undang Parpol dan Putusan PN Jakpus dan Jakbar sebagai dasar legalitasnya," ucap Wasekjen Golkar hasil Munas Bali ini.

Doli meyakini Tim Transisi yang dipimpin Jusuf Kalla dan tokoh senior Golkar lainnya bisa secara objektif melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan munas.

Sebagai tahap awal, dia meminta Tim Transisi segera menetapkan waktu dan tempat munas, panitia penyelenggara munas, dan menetapkan peserta munas.

"Formasi itulah yang saat ini paling ideal bagi proses menuju penyelesaian konflik dan penyatuan kembali Partai Golkar," ucap Doli.

Selain kepada Tim Transisi, menurut dia, kunci sukses penyelenggaraan munas juga ada di tangan pemerintah.

Menurut dia, yang paling memenuhi rasa keadilan dan kebersamaan adalah apabila pemerintah memberi legalitas sementara bagi DPP Hasil Munas Riau 2009 untuk menyelenggarakan munaslub.

Sebab, dalam kepengurusan tersebut terdapat kubu dari Munas Ancol dan Munas Bali.

"Sinyal itu (pengesahan Munas Riau) juga sudah disampaikan pemerintah melalui pidato Pak JK dan pernyataan Menkumham," ucap Doli.

Keputusan menggelar munaslub diambil dalam rapat pimpinan nasional yang digelar kubu Aburizal Bakrie di JCC Senayan, Jakarta, 23-25 Januari 2016.

Sempat terjadi perdebatan oleh peserta rapimnas, namun semua sepakat untuk mengembalikan keputusan penyelenggaraan munaslub kepada Aburizal.

Aburizal pun memutuskan Munaslub perlu digelar untuk persatuan Golkar.

Jusuf Kalla yang hadir dalam penutupan Rapimnas memastikan mendukung munaslub selama diselenggarakan bersama kubu Agung.

Aburizal sendiri mengaku tidak akan maju dalam Munaslub tersebut. Namun muncul rencana Aburizal akan didaulat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Golkar dan wewenangnya akan diperluas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya 'Monggo'...

Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya "Monggo"...

Nasional
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com