Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono Tolak Penguatan Dewan Pertimbangan Golkar Usulan Kubu Aburizal

Kompas.com - 27/01/2016, 06:54 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono tak setuju dengan wacana penambahan wewenang Dewan Pertimbangan Partai Golkar.

Ia menilai, hal tersebut hanya digagas untuk memperkuat basis kekuatan pihak-pihak tertentu.

"Enggak usah memperkuat Wantim atau memperkuat cabang kekuasaan lain," kata Agung saat berbincang dengan sejumlah awak media di Jakarta, Selasa (26/1/2016).

Menurut dia, DPP Partai Golkar seharusnya berpikir bagaima konsolidasi cepat dilaksanakan. Mengingat dalam waktu dekat tahapan pilkada serentak akan segera dimulai kembali. (baca: Munaslub Golkar dan Bujukan Jusuf Kalla...)

"Suksesi konsolidasi berarti sukses dalam pemilu," ujarnya.

Kubu Aburizal Bakrie sepakat menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Golkar untuk memilih ketua umum yang baru.

Sebelum ada keputusan menggelar Munaslub tersebut, Aburizal mengaku dirinya tidak akan mencalonkan diri sebagai ketua umum jika Munaslub digelar.

Namun, Aburizal mengajak Agung Laksono tidak perlu maju sebagai ketua umum.

"Kalau rapimnas memutuskan diadakannya munaslub, saya tentu tidak akan maju lagi. Saya kira, saya dan Pak Agung enggak usah lagilah," ujar Aburizal di Jakarta Convention Center, Minggu (24/1/2016).

Meski demikian, Aburizal mengincar kursi Ketua Dewan Pertimbangan Golkar. Belakangan muncul rencana untuk memperluas kewenangan posisi Ketua Dewan Pertimbangan.

Jabatan tersebut diinginkan agar mempunyai kewenangan mengambil keputusan-keputusan penting. Selama ini, Ketua Dewan Pertimbangan hanya berhak memberikan masukan. Namun, masukan itu tidak mengikat, bisa diterima atau ditolak oleh DPP. (baca: Terima Tawaran Munaslub Golkar, Ini Harapan Agung Laksono)

Perluasan kewenangan ini bisa dibicarakan dan diputuskan dalam Munaslub sebagai bagian dari revisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Ketua DPP Golkar hasil Munas Bali Tantowi Yahya mengaku sudah ada pembicaraan untuk memperluas wewenang Ketua Dewan Pertimbangan.

"Supaya proses pengambilan keputusan bisa lebih mudah. Jadi Wantim akan punya wewenang lebih dalam mengambil keputusan," kata Tantowi di sela-sela pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Senin siang.

Akan tetapi, Tantowi belum mengetahui sejauh mana perluasan wewenang pengambilan keputusan diberikan kepada Ketua Wantim. Hal itu baru sebatas wacana orang per orang. (baca: Agung Laksono Pastikan Tak Ingin Jadi Ketum jika Munaslub Golkar Digelar)

Tantowi membantah apabila perluasan kewenangan ini untuk mengakomodir Aburizal yang akan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com