Kompas.com - 26/01/2016, 23:55 WIB
Wakil Ketua Umum DPP Golkar versi Munas Jakarta, Priyo Budi Santoso, sebelum mengikuti sidang Mahkamah Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (25/2/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILINWakil Ketua Umum DPP Golkar versi Munas Jakarta, Priyo Budi Santoso, sebelum mengikuti sidang Mahkamah Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (25/2/2015).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Priyo Budi Santoso tak menutup kemungkinan untuk maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar jika musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) digelar. Langkah itu akan ia ambil apabila didukung oleh banyak pihak.

"Kalau besok diselenggarakan Munas yang adil, bisa saja generasi kami yang lapis muda yang dalam posisi senior di partai dianggap layak dan didukung maju. Saya kira jangan ditolak," kata Priyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2016).

Penyelenggaraan Munaslub menjadi salah satu putusan yang dihasilkan dalam Rapimnas yang diselenggarakan kubu Aburizal Bakrie. (baca: Munaslub Golkar dan Bujukan Jusuf Kalla...)

Mantan Ketua DPR itu pun mengapresiasi putusan Rapimnas itu. Priyo mengaku, sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, dirinya sempat ingin mengikuti Munas yang diselenggarakan kubu Aburizal di Bali saat itu.

Namun, ia harus mengurungkan niat lantaran dianggap pro Agung Laksono. Belakangan, ketika Agung menyelenggarakan Munas, dirinya terpilih sebagai Wakil Ketua Umum. (baca: Tim Transisi Diminta Awasi Manuver Politik Aburizal di Munaslub)

"Nanti pada saatnya saya akan sampaikan secara resmi apakah saya siap untuk maju atau tidak," ujarnya.

Kubu Agung Laksono sebelumnya sempat menolak jika Munaslub diselenggarakan oleh kepengurusan hasil Munas Riau. Dalam kepengurusan itu, Aburizal menjabat sebagai Ketua Umum dan Agung sebagai Wakil Ketua Umum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Agung tetap ingin Munaslub digelar oleh Tim Transisi yang dibentuk Mahkamah Partai Golkar agar berjalan adil.

Namun, setelah tokoh senior Golkar Jusuf Kalla memastikan Munaslub akan dilakukan bersama-sama, Agung disebut menerima upaya rekonsiliasi ini. (baca: Ini Syarat dari Kubu Agung Laksono untuk Akui Munaslub Golkar)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

Nasional
Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Nasional
Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Nasional
Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Nasional
Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Nasional
Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Nasional
Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Nasional
Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Nasional
PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Nasional
Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Nasional
Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Nasional
PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.