Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Munaslub Golkar dan Bujukan Jusuf Kalla...

Kompas.com - 26/01/2016, 05:45 WIB

Pemerintah hadir

Pemerintah hadir dalam Rapimnas tersebut, yang diwakili Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Dalam Rapimnas, Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie resmi menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Padahal sebelumnya, mereka berada di barisan Koalisi Merah Putih.

Arah koalisi ini yang awalnya menjadi pemicu dualisme kepengurusan Golkar hingga akhirnya konflik melebar.

Deklarasi dukungan kepada pemerintah itu dimulai dengan pembacaan pernyataan dukungan  oleh Wakil Ketua Panitia Rapimnas Yorrys Raweyai yang didampingi oleh 34 ketua DPD I Golkar.

Dalam kesempatan itu, JK memastikan bahwa Munaslub yang akan digelar kubu Aburizal sah. Namun, tetap harus melibatkan kubu Agung Laksono.

Kepastian itu, kata JK, berdasarkan penjelasan dari Menkumham. JK dalam pidatonya tidak menegaskan apakah Munaslub harus digelar oleh kepengurusan Munas Riau 2009 atau Munas Bali 2014.

Menkumham akan segera mengeluarkan surat persetujuan sementara agar penyelenggara munaslub dapat memiliki legalitas hukum yang kuat.

Menkumham menyatakan memilih mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Riau 2009. Dalam kepengurusan itu, Agung Laksono menjabat Wakil Ketua Umum.

Agung masih menolak

Aburizal dalam pidatonya berjanji akan mengakomodasi kubu Agung dalam penyelenggaraan Munaslub.

Adapun Agung belum mau memastikan apakah dirinya akan maju kembali jika Munaslub akhirnya digelar. Menurut dia, persaingan menuju kursi ketua umum bukanlah hal yang begitu penting.

Bagi Agung, yang terpenting Munaslub digelar secara bersama-sama seperti putusan Mahkamah Partai.

Karena itu, Agung Laksono tidak akan mengakui Munaslub jika tidak melibatkan tim transisi. Menurut dia, hasil Munaslub tidak akan sah jika pihaknya tidak mengakui penyelengaraan.

Hal tersebut disebutkan dalam salah satu pengantar Menkumham saat menanggapi sengketa dualisme kepengurusan Golkar.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com