Pemerintah hadir
Pemerintah hadir dalam Rapimnas tersebut, yang diwakili Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Dalam Rapimnas, Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie resmi menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Padahal sebelumnya, mereka berada di barisan Koalisi Merah Putih.
Arah koalisi ini yang awalnya menjadi pemicu dualisme kepengurusan Golkar hingga akhirnya konflik melebar.
Deklarasi dukungan kepada pemerintah itu dimulai dengan pembacaan pernyataan dukungan oleh Wakil Ketua Panitia Rapimnas Yorrys Raweyai yang didampingi oleh 34 ketua DPD I Golkar.
Dalam kesempatan itu, JK memastikan bahwa Munaslub yang akan digelar kubu Aburizal sah. Namun, tetap harus melibatkan kubu Agung Laksono.
Kepastian itu, kata JK, berdasarkan penjelasan dari Menkumham. JK dalam pidatonya tidak menegaskan apakah Munaslub harus digelar oleh kepengurusan Munas Riau 2009 atau Munas Bali 2014.
Menkumham akan segera mengeluarkan surat persetujuan sementara agar penyelenggara munaslub dapat memiliki legalitas hukum yang kuat.
Menkumham menyatakan memilih mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Riau 2009. Dalam kepengurusan itu, Agung Laksono menjabat Wakil Ketua Umum.
Agung masih menolak
Aburizal dalam pidatonya berjanji akan mengakomodasi kubu Agung dalam penyelenggaraan Munaslub.
Adapun Agung belum mau memastikan apakah dirinya akan maju kembali jika Munaslub akhirnya digelar. Menurut dia, persaingan menuju kursi ketua umum bukanlah hal yang begitu penting.
Bagi Agung, yang terpenting Munaslub digelar secara bersama-sama seperti putusan Mahkamah Partai.
Karena itu, Agung Laksono tidak akan mengakui Munaslub jika tidak melibatkan tim transisi. Menurut dia, hasil Munaslub tidak akan sah jika pihaknya tidak mengakui penyelengaraan.
Hal tersebut disebutkan dalam salah satu pengantar Menkumham saat menanggapi sengketa dualisme kepengurusan Golkar.