Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPT Sudah Lama Pantau Gafatar

Kompas.com - 13/01/2016, 09:36 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris mengatakan, BNPT telah memantau Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). 

Gafatar pertama kali dideklarasikan pada 2012 dan telah beberapa kali mengubah nama gerakannya. Hingga saat ini, gerakan tersebut belum terbukti melakukan teror secara fisik.

Akan tetapi, keberadaan organisasi tersebut, kata Irfan, telah meneror Islam di Indonesia.

"Teror secara fisik ya tidak. Tapi teror secara keyakinan, itu sudah pasti. Gafatar itu telah meneror Islam yang ada di Indonesia. Sebab, ia jauh dari ajaran Islam pada umumnya dan yang diakui oleh pemerintah," ujar Irfan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/1/2016).

Irfan mengatakan, BNPT khawatir Gafatar akan menimbulkan gesekan sosial dan berujung pada tindak kekerasan. Terkait aksi teror yang mungkin dilakukan oleh gerakan itu, sejauh ini BNPT belum mengkhawatirkannya.

Irfan mengungkapkan, BNPT terus melakukan sosialisasi di kantong-kantong Gafatar untuk mencegah perkembangan gerakan tersebut.

"Tapi, kini kami belum memiliki data berapa tepatnya jumlah pengikut organisasi ini di Indonesia. Informasinya, memang mereka itu selalu merekrut orang," ujar Irfan.

"Tapi kami tidak boleh kalah. Kami terus mengedepankan pencegahan. Kami dialog ke masyarakat, memberi pencerahan melalui jalur pendidikan. Jadi masyarakat itu tidak mudah menerima paham yang tiba-tiba datang kepada mereka," lanjut dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar tidak terdaftar di Kemendagri sebagai organisasi yang resmi.

Organisasi itu, kata Tjahjo, termasuk organisasi terlarang. Organisasi ini yang diduga terkait dengan hilangnya sejumlah orang.

"Kami sudah memantau dengan baik lewat Dirjen Politik kita bahwa di tingkat nasional Gafatar itu tidak terdaftar," kata Tjahjo, Selasa (12/1/2016).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com