Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Perlu Dicatat, Bukan Saya yang Pertama Teriak-teriak di Media!

Kompas.com - 11/01/2016, 17:31 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fahri Hamzah mengatakan, dia bukanlah sosok yang pertama melempar isu ke media bahwa dirinya didesak mundur dari kursi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh sejumlah kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Menurut dia, isu ini justru datang dari kader PKS lain, yakni Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf dan Wakil Sekjen PKS Mardani Ali Sera.

Hal tersebut disampaikan Fahri dalam menanggapi imbauan anggota Majelis Pertimbangan Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, yang memintanya untuk tidak teriak-teriak di media mengenai evaluasi internal partai.

"Jadi, perlu dicatat, bukan saya yang pertama teriak-teriak di media," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2016).

(Baca: Fahri Hamzah Akui Pernah Ditegur F-PKS karena Banyak Bicara soal Kasus Novanto)

Menurut Fahri, Muzzamil yang kali pertama mengungkapkan soal desakan mundur ini di salah satu televisi swasta. Muzzamil membeberkan bahwa Fahri tengah dievaluasi oleh Badan Penegak Disiplin dan Organisasi (BPDO) PKS.

"Itu pernyataan salah, BPDO tidak bisa mengevaluasi pejabat publik. Mana evaluasinya kalau ada evaluasi?" ucap Fahri.

Selanjutnya, kata Fahri, giliran Mardani Ali Sera yang mengatakan bahwa ada desakan agar dirinya mundur. Mardani mengatakan, ada kader yang tak suka dengan langkah Fahri membela Setya Novanto dalam kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden.

(Baca: Tifatul: Fahri Jangan Teriak-teriak di Media)

"Kenapa isu ini disebarkan ke publik kalau enggak ada motif? Biasanya, di PKS itu enggak bicara di luar, tetapi kita bicara di dalam," ucap Fahri.

Fahri mengakui, ada panggilan dari BPDO pada Senin malam ini di DPP PKS. Dia menyatakan siap memenuhi panggilan itu. Namun, dia mengaku belum mengetahui hal yang akan dibahas karena tak dijelaskan dalam surat panggilan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com