Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Dana Parpol dari ABPN Dianggap Tidak Ideal

Kompas.com - 09/01/2016, 15:29 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Cooruption Watch Donal Fariz menganggap sumbangan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masih belum ideal.

Saat ini, APBN hanya menyumbang sebesar Rp 108 per suara yang diperoleh dalam Pemilihan Legislatif tahun 2014.

"Sangat kecil sekali. Tidak ada artinya untuk partai," ujar Donal di Jakarta, Sabtu (9/1/2016).

Donal membandingkannya dengan era pemerintahan Presiden keempat RI Abdurrahmad Wahid. Saat itu, nilai sumbangan untuk partai politik sebesar Rp 1.000 per suara.

Padahal, kata Donal, dari partai politik akan lahir kader-kader yang akan menjadi kepala daerah yang menciptakan kebijakan publik.

Berdasarkan penghitungan ICW, idealnya setiap suara yang diperoleh parpol bernilai Rp 1.700. Hasil tersebut didapat ICW dari laporan keuangan parpol dan wawancara dengan anggotanya.

"Dari besaran itu kami hitung, ternyata range kebutuhan parpol Rp 150-250 miliar per tahun," kata Donal.

Di luar sumbangan per suara, Donal menyarankan adanya dana tetap dari pemerintah untuk masing-masing parpol dengan besaran yang sama.

Ia menambahkan, setidaknya negara bisa menutupi 30 persen dari kebutuhan partai politik. Sementara sisanya berasal dari iuran anggota dan sumbangan ekternal.

Namun, Donald mengingatkan jangan sampai keuangan parpol dikuasai oleh kader yang memangku kepentingan tertentu.

"Hari ini di beberapa parpol ada kelompok pengusaha besar yang menguasai dari hulu sampai hilir keuangan parpol," kata Donal.

"Sehingga dia menguasai seluruh struktur kebijakan parpol," ujarnya.

Selain dalam bentuk uang, pemerintah juga diminta memperhatikan parpol dari segi fasilitas, akses untuk kampanye, dan pendidikan politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Nasional
Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Nasional
Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi 'Cawe-cawe' di Pilkada 2024

Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi "Cawe-cawe" di Pilkada 2024

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com