Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Romahurmuziy Pilih Selesaikan Konflik PPP daripada Jadi Menteri

Kompas.com - 08/01/2016, 14:21 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Surabaya, Muhammad Romahurmuziy, mengatakan, tidak berminat mengajukan diri menjadi menteri.

Menurut Romy, targetnya saat ini adalah menyatukan PPP yang masih berkonflik.

"Sebaiknya kita ngurusin PPP dulu deh, daripada ngurusin reshuffle. Saya tidak dalam posisi ingin menanggapi sebelum urusan PPP selesai," ujar Romy, di Jakarta, Jumat (8/1/2016).

Romy mengatakan, saat ini pihaknya masih mengupayakan rekonsiliasi dengan kubu Djan Faridz.

Hal ini juga menindaklanjuti keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang mencabut Surat Keputusan tentang kepengurusan hasil Muktamar Surabaya.

Dengan demikian, saat ini kepengurusan yang diakui adalah hasil Muktamar Bandung tahun 2011.

Romy menegaskan, dirinya tak ingin mencampuri urusan reshuffle karena merupakan kewenangan presiden.

"PPP enggak ada urusannya, tidak merasa terkait dengan urusan reshuffle karena ini hak prerogatif presiden," kata Romy.

"Lebih baik kita urus partai ini supaya rekonsiliasi untuk selesaikan sengkarut yang belakangan ini," lanjut dia.

Romy akan menjadikan pencabutan SK tersebut sebagai momentum pelaksanaan islah.

Dalam waktu sesegera mungkin, kepengurusan yang saat ini dianggap sah akan menyatukan dewan pusat hingga cabang untuk menggelar Muktamar Islah.

Dengan demikian, diharapkan konfilk di PPP dapat berakhir.

Sebelumnya, Djan Faridz merekomendasikan Romy menjadi Menteri Agama. Sementara, posisi Menteri Agama saat ini masih dipegang Lukman Hakim Saifuddin, yang juga kader PPP.

"Saya pasti ajukan Rommy jadi menteri agama. Karena Romy agamanya bagus," kata Djan.

Namun, Djan menegaskan PPP tidak memaksakan kehendak untuk memasukkan kadernya menjadi bagian dari pemerintah.

Menurut dia, reshuffle kabinet dan penempatan menteri merupakan hak presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Coklit Pemilih Pilkada Berlangsung, Bawaslu Ungkap 10 Kerawanan Prosedur

Coklit Pemilih Pilkada Berlangsung, Bawaslu Ungkap 10 Kerawanan Prosedur

Nasional
Hari Ini, SYL dkk Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan

Hari Ini, SYL dkk Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan

Nasional
Stafsus Klaim Jokowi Tak 'Cawe-cawe' di Pilkada Manapun

Stafsus Klaim Jokowi Tak "Cawe-cawe" di Pilkada Manapun

Nasional
Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

Nasional
Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden Lah, Ketumnya Kan Saya

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden Lah, Ketumnya Kan Saya

Nasional
Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

Nasional
Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Nasional
Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Nasional
Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Nasional
PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Nasional
Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com