Muktamar Surabaya Dicabut, Lukman Hakim Ingin PPP Gelar Muktamar Islah

Kubu Romahurmuzy mengklaim dengan dibatalkan SK kepengurusannya itu, maka kepengurusan PPP saat ini kembali ke hasil Muktamar Bandung tahun 2011.

Wakil Ketua Umum PPP Muktamar Bandung, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, muktamar islah akan dilakukan untuk menyatukan kubu Muktamar Surabaya dan Jakarta.

"Kami secepat mugkin rapat koordinasi sebagai langkah penting dalam melakukan muktamar islah," ujar Lukman di Jakarta, Jumat (8/1/2016).

(Baca: SK PPP Muktamar Surabaya Dicabut, Kepengurusan Kembali ke Muktamar Bandung)

Dia menialai perlu adanya upaya untuk menyatukan kembali friksi di internal partai berlambang Ka'bah itu. Ia berharap, pencabutan SK kepengurusan Muktamar Surabaya menjadi momentum untuk membuat PPP kembali satu pandangan.

"Kita harap Djan Faridz dan semua pihak untuk disatukan kembali. Di muktamar islah kita satukan," kata Lukman.

Sementara itu, mantan Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya Muhammad Romahurmuzy mengatakan, dengan kembalinya kepengurusan lama, maka sejumlah struktur kepengurusan di daerah pun akan berubah.

(Baca: Gantikan SDA, Lukman Hakim Jabat Posisi Ketum Sementara PPP)

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP di Tingkat provinsi akan kembali kepada kepengurusan sebelum dilaksanakannya Muktamar Surabaya.

Begitu pula dengan nomenklatur dan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP berubah kembali saat sebelum dilakukan Muktamar Surabaya.

"Ini kita jadikan momentum pada hari ini sebagai titik pelaksanaan islah atau rekonsiliasi menyeluruh mengakhir seluruh konflik di partai," ujar pria yang akrab disapa Romy itu.