Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buntut Surat Desakan Muktamar Bocor, Dewan Majelis PPP Gelar Pertemuan

Kompas.com - 20/06/2024, 16:03 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Para ketua majelis DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) disebut telah melakukan pertemuan untuk merespons bocornya surat desakan Dewan Majelis PPP kepada Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, untuk segera melaksanakan muktamar.

Pertemuan itu disebut telah dilangsungkan di Jakarta pada hari ini, Kamis (20/6/2024). Hasil pertemuan itu menegaskan bahwa Dewan Majelis sepakat untuk melaksanakan hasil Rapimnas IX PPP, yang salah satunya, menetapkan Muktamar PPP diselenggarakan tahun 2025.

“Maka (kami) sepakat kepada aturan AD/ART yaitu muktamar dilaksanakan pada tahun 2025,” kata Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur dalam keterangannya pada Kompas.com, Kamis siang.

Ia mengungkapkan, pertemuan pimpinan majelis itu dihadiri oleh Ketua Majelis Syariah PPP Mustofa Aqil Siroj dan Ketua Majelis Pakar PPP Prijono Tjiptoherijanto. Sementara Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Rommahurmuziy alias Rommy absen karena sedang berada di luar negeri. 

Baca juga: PPP Diminta Segera Tentukan Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo Lewat Mukernas

Namun, Zarkasih menegaskan bahwa ketidakhadiran salah satu pimpinan majelis tidak membuat keputusan berubah.

“Dia (Rommy) juga mematuhi apa yang diputuskan dan menyatakan setuju dengan hasil pertemuan hari ini,” sebut dia.

Di sisi lain, Zarkasih meminta para kader solid untuk memperjuangkan PPP di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Pasalnya, jika konflik terus dibangun, masyarakat bakal meragukan kredibilitas PPP sebagai salah satu partai politik (parpol) yang bakal dipilih.

“Kita ingin pilkada tetap utuh, tetap kompak, sehingga orang luar melihat kita dan tidak meragukan bagi mereka,” imbuh dia.

Baca juga: Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Sebelumnya, tersebar surat desakan untuk Mardiono agar muktamar segera digelar.

Surat tertanggal 1 Mei 2024 itu ditandatangani Prijono dan Mustofa Aqil Siroj.

Namun, Prijono telah mengklarifikasi bahwa surat itu tak lagi relevan karena PPP telah sepakat muktamar dilakukan 2025.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IX PPP yang berlangsung 6-7 Juni 2024.

Diketahui isu perpecahan di internal PPP mulai menyeruak imbas tak lolosnya partai berlambang ka’bah ke Senayan pada Pemilu 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Nilai Pintu Koalisi Masih Terbuka Meski PKS Usung Anies-Sohibul di Jakarta

PDI-P Nilai Pintu Koalisi Masih Terbuka Meski PKS Usung Anies-Sohibul di Jakarta

Nasional
Tinjau RSUD di Barito Timur, Jokowi Soroti Kurangnya Dokter Spesialis

Tinjau RSUD di Barito Timur, Jokowi Soroti Kurangnya Dokter Spesialis

Nasional
PDN Kena 'Ransomware', Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

PDN Kena "Ransomware", Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

Nasional
Jokowi Persilakan KPK Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden

Jokowi Persilakan KPK Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden

Nasional
PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

Nasional
Penangkapan 103 WNA Terkait Kejahatan Siber Berawal dari Imigrasi Awasi Sebuah Vila di Bali

Penangkapan 103 WNA Terkait Kejahatan Siber Berawal dari Imigrasi Awasi Sebuah Vila di Bali

Nasional
Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Kemensetneg: Presiden Sendiri yang Memilih Lokasi

Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Kemensetneg: Presiden Sendiri yang Memilih Lokasi

Nasional
Serangan Siber PDN Dinilai Semakin Menggerus Kepercayaan Publik

Serangan Siber PDN Dinilai Semakin Menggerus Kepercayaan Publik

Nasional
Publik Dirugikan 'Ransomware' PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Publik Dirugikan "Ransomware" PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Nasional
KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

Nasional
Notifikasi Dampak 'Ransomware' PDN Nihil, Sikap Pemerintah Dipertanyakan

Notifikasi Dampak "Ransomware" PDN Nihil, Sikap Pemerintah Dipertanyakan

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengerukan Jalur Pelayaran di 4 Pelabuhan

KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengerukan Jalur Pelayaran di 4 Pelabuhan

Nasional
Duet Anies-Sohibul Dinilai Tak Realistis, PKS: Ini Pasangan Ideal, Punya Wawasan Global

Duet Anies-Sohibul Dinilai Tak Realistis, PKS: Ini Pasangan Ideal, Punya Wawasan Global

Nasional
PDI-P dan PKB Berpeluang Koalisi Tanpa PKS, Syaikhu: Insya Allah Pak Anies Tetap Bersama Kami

PDI-P dan PKB Berpeluang Koalisi Tanpa PKS, Syaikhu: Insya Allah Pak Anies Tetap Bersama Kami

Nasional
Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com