Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Tegur Anggotanya yang Spekulasi soal "Reshuffle"

Kompas.com - 05/01/2016, 13:02 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengaku sudah menegur kadernya, Aziz Subekti, yang berspekulasi mengenai kursi menteri untuk PAN.

Ketua DPP PAN itu sebelumnya mengaku mendapat sumber dari Istana bahwa PAN akan mendapatkan dua kursi menteri.

Adapun dua nama yang disebut Aziz akan mewakili PAN dalam kabinet pemerintahan adalah Taufik Kurniawan dan Asman Abnur.

"Itu sudah diingatkan oleh partai pada 29 Desember, sudah ditegur, sudah diingatkan," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/1/2016).

Zulkifli mengatakan, PAN memiliki ratusan pengurus. Dia menganggap wajar jika ada satu atau dua orang yang nyeleneh dan berspekulasi mengenai kursi menteri. (Baca: PAN Akui Ada Tawaran Masuk Kabinet Kerja dari Jokowi)

Namun, Zulkifli menegaskan bahwa reshuflle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

Meski sudah memutuskan bergabung dengan pemerintah, PAN tidak akan mendesak Presiden mengenai hak prerogatifnya ini.

"Reshuffle atau tidak, kapan, itu terserah kepada Presiden. Kita tidak dalam posisi apa pun karena itu hak Presiden," ucapnya.

Presiden sebelumnya menegaskan bahwa perombakan jabatan menteri dalam kabinetnya merupakan murni hak prerogatif dirinya. (Baca: Jokowi: Jangan Mendikte, Intimidasi dan Desak "Reshufle")

Penegasan tersebut diungkapkan Jokowi melalui akun Instagram resminya, Minggu (3/1/2016) sore.

"Reshufle adalah hak prerogatif Presiden. Tidak boleh ada yang dikte-dikte, intimidasi, desak-desak," tulis Jokowi. (Baca: PAN Tak Mau Disebut Dikte Presiden Jokowi Soal Kursi Menteri)

Bahkan, pada akhir unggahannya tersebut, Jokowi kembali mengulang pernyataannya. "Ini adalah hak prerogatif Presiden," tulis dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com