Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kunjungan Orang Asing ke Indonesia Naik 4,8 Persen di 2015

Kompas.com - 01/01/2016, 15:55 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Heru Santoso Ananta Yudha menuturkan, terjadi peningkatan angka kunjungan orang asing ke Indonesia pada 2015.

Peningkatan tersebut salah satunya dibantu oleh adanya pemberlakuan kebijakan bebas visa sejak Juni 2015.

"Jumlah orang asing yang berkunjung ke Indonesia berdasarkan semua jenis visa mengalami kenaikan sebesar 245.021 orang atau 4,8 persen," kata Heru melalui keterangan tertulisnya, Jumat (1/1/2016).

Adapun jika dipaparkan dengan angka, Heru menambahkan, angka pengunjung asing ke Indonesia pada 2014 berjumlah 4.858.132 orang. Pada 2015 meningkat menjadi 5.103.153 orang.

Pemerintah menetapkan 5 bandar udara dan 9 pelabuhan laut sebagai tempat masuk ke wilayah Indonesia bagi orang asing warga negara tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa dalam rangka wisata.

Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tempat Pemerikaaan Imigrasi Bebas Visa Kunjungan.

Jika dibandingkan dengan data 2014, jumlah kedatangan orang asing pada 2015 meningkat pasca diberlakukannya kebijakan bebas visa.

Heru memaparkan, jumlah orang asing pada 2014 yang masuk menggunakan bebas visa kunjungan berjumlah 1.634.328 orang. Sedangkan pada tahun 2015 berjumlah 3.255.108 orang.

Sementara itu, angka pengguna Visa on Arrival berkurang, yang pada 2014 berjumlah 2.556.801 orang menjadi 1.261.185 orang pada 2015.

Dari sisi pendapatan negara, Ditjen Imigrasi berhasil memperoleh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2015 sebanyak Rp. 3,05 triliun. Sedangkan target yang ingin dicapai adalah Rp.3,3 triliun.

"Realisasi PNBP tahun ini tercapai 91,93 persen dengan pemasukan terbanyak dari Visa on Arrival," ujar Heru.

"Tidak tercapainya target PNBP disebabkan adanya kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang membebaskan orang asing dari negara tertentu membayar Visa on Arrival," ujarnya.

Adapun secara nominal, Heru memaparkan, PNBP tahun 2015 meningkat dari tahun sebelumnya sejumlah Rp. 2,9 triliun.

Peningkatan tersebut bersumber dari kenaikan kurs dollar dan kenaikan tarif Surat Perjalanan Republik Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com