Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sambangi Papua, Jokowi Diminta Tak Hanya Rayakan Tahun Baru

Kompas.com - 31/12/2015, 14:28 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk membuka dialog dengan masyarakat sekitar mengenai peristiwa penembakan di Sinak, Papua.

Menurut Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa, kunjungan Presiden ke Papua semestinya tak hanya dihabiskan untuk berbagai peresmian dan merayakan malam tahun baru.

"Presiden kalau ke Papua jangan hanya untuk piknik tahun baru dan sekadar seremonial peresmian ini itu saja. Jokowi harus mengakui dulu bahwa memang ada masalah di Papua, dan segera buka ruang dialog seperti yang diinginkan oleh rakyat Papua," ujar Alghiffari melalui siaran pers, Kamis (31/12/2015).

Alghiffari mengatakan, kekerasan di Papua hampir terjadi setiap hari sehingga dianggap masalah yang sangat fundamental. Namun, ia menyayangkan respons Jokowi saat disinggung soal penembakan tersebut.

"Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menutup mata dan berpura-pura bahwa tidak ada masalah di Papua. Presiden Jokowi malah mengatakan bahwa sudah tidak ada masalah lagi di Papua," kata dia.

Alghif mengatakan, LBH mendukung jalannya proses hukum oleh kepolisian dalam pengusutan kasus ini. Ia mengingatkan agar polisi bertindak profesional.

"Tidak menggunakan cara represif yang berlebihan seperti yang selama ini digunakan di Papua. Jangan sampai ada jatuh korban lainnya," kata Alghif.

Dalam siaran  pers yang sama, Koordinator SKP-HAM Papua, Peneas Lokbere mengatakan, Jokowi harus memerintahkan gencatan senjata untuk kedua belah pihak. Menurut dia, hal tersebut penting dilakukan untuk krluar dari krisis di Papua.

Selain itu, Jokowi juga didesak untuk menuntaskan janjinya menyelesaikan kasus Paniai yang terjadi pada 8 Desember 2014 lalu.

"Kalau kekerasan lawan dengan kekerasan hanya akan lahirkan dendam, dan dendam akan lahirkan kekerasan, ini siklus kekerasan yang ada di Papua. Karena itu gencatan senjata harus dilakukan," kata Peneas.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Papua mengingatkan kepolisian agar bertindak profesional dalam mengejar pelaku penembakan di Sinak, Papua.

LBH Jakarta dan SKP-HAM Papua juga mengingatkan kepada Presiden Jokowi untuk membuka ruang dialog dengan Papua mengingat kekerasan yang terus terjadi di Papua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com