Kompas.com - 18/12/2015, 21:36 WIB
EditorLatief
BANDUNG, KOMPAS.com - Para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang selama ini berkedok di balik bisnis pengiriman TKI telah dijerat hukuman paling rendah 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Demikan dikatakan pembicara dari Bareskrim Polri, AKBP Bagas, di acara Rapat Koordinasi Teknis BNP2TKI yang diselenggarakan di Hotel Grand Panghegar, Bandung, Kamis (17/12/2015).

"Namun, tantangannya di lapangan bagi satuan tugas TPPO di Bareskrim Polri adalah jarang mendapatkan laporan dan temuan. Ini sangat sulit dikarenakan kedua belah pihak baik perekrut dan orang yang hendak bekerja ke luar negeri punya kepentingan masing-masing," ujar Bagas.

Selama ini, Bareskrim Polri juga sudah mempelajari tentang bagaimana caranya TKI Non prosedural bisa berada di Luar Negeri. Namun, tentunya Pilri lebih siap menindaklanjuti jika ada informasi.

"Kami selama beberapa hari kemarin berada di Ambon, untuk penanganan masalah kasus illegal fishing yang didalamnya terdapat tindak pidana perdagangan orang," tambahnya.

Menurut Bagas, Kepala Bareskrim Polri sangat antusias untuk menindaklanjuti upaaya kerjasama yang dilakukan BNP2TKI dan Bareskrim Polri dalam hal penanganan TPPO terhadap TKI.

"Bagi Bareskrim Polri ada BNP2TKI yang siap membantu kami dalam mengungkap kasus-kasus terkait TPPO dan sebaliknya Bareskrim mendukung penuh upaya yang dilakukan BNP2TKI dalam hal perlindungan terhadap TKI," ujarnya.

Senada disampaikan Ketua Strategic Program Management Office BNP2TKI, Dedi Noor Cahyanto, BNP2TKI memiliki banyak program untuk perlindungan terhadap TKI. Salah satunya program Poros Perbatasan yang dilaksanakan di Nunukan untuk mengurangi jumlah keberangkatan TKI Non Prosedural.

"BNP2TKI akan memperkuat peran BP3TKI di daerah sebagai ujung tombak terhadap perlindungan TKI, dan tahun 2016 adalah tahunnya BP3TKI di daerah untuk diperkuat," ujar Dedi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

Nasional
Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
LPSK Belum Bisa Temui Bharada E, Sebut Permohonan 'Justice Collaborator' Masih Didalami

LPSK Belum Bisa Temui Bharada E, Sebut Permohonan "Justice Collaborator" Masih Didalami

Nasional
Beberapa Personel Propam Polri Bersarung Tangan Latex Masuki Rumah Ferdy Sambo

Beberapa Personel Propam Polri Bersarung Tangan Latex Masuki Rumah Ferdy Sambo

Nasional
PPP Sebut KIB Pertimbangkan Figur Internal Lebih Dulu untuk Jadi Capres

PPP Sebut KIB Pertimbangkan Figur Internal Lebih Dulu untuk Jadi Capres

Nasional
Empat Kali Wanti-wanti Jokowi soal Pengungkapan Kasus Kematian Brigadir J

Empat Kali Wanti-wanti Jokowi soal Pengungkapan Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Kondisi Terkini Kediaman Ferdy Sambo, Belasan Personel Brimob Lengkap dengan Laras Panjang Disiagakan

Kondisi Terkini Kediaman Ferdy Sambo, Belasan Personel Brimob Lengkap dengan Laras Panjang Disiagakan

Nasional
Wakil Ketua KPK: Sulit Membayangkan Anggota Parpol Bersih dari Korupsi

Wakil Ketua KPK: Sulit Membayangkan Anggota Parpol Bersih dari Korupsi

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Partai Kongres Terima Akses Sipol KPU

UPDATE 9 Agustus: Partai Kongres Terima Akses Sipol KPU

Nasional
Serahkan Bansos di Kalbar, Jokowi: Gunakan untuk Kebutuhan Produktif, Bukan Beli Pulsa

Serahkan Bansos di Kalbar, Jokowi: Gunakan untuk Kebutuhan Produktif, Bukan Beli Pulsa

Nasional
Prabowo-Cak Imin Daftar Bareng ke KPU, Pengamat Nilai Tidak Jaminan Gerindra-PKB Langgeng sampai 2024

Prabowo-Cak Imin Daftar Bareng ke KPU, Pengamat Nilai Tidak Jaminan Gerindra-PKB Langgeng sampai 2024

Nasional
Jokowi: Saat Krisis Kesehatan, Mana yang Enggak Benar Kelihatan

Jokowi: Saat Krisis Kesehatan, Mana yang Enggak Benar Kelihatan

Nasional
PPP Sebut Semua Pejabat Teras Parpol KIB Bakal Datang Bareng ke KPU Besok

PPP Sebut Semua Pejabat Teras Parpol KIB Bakal Datang Bareng ke KPU Besok

Nasional
Jelang Pengumuman Tersangka Baru, Sejumlah Personel Brimob Datangi Rumah Ferdy Sambo

Jelang Pengumuman Tersangka Baru, Sejumlah Personel Brimob Datangi Rumah Ferdy Sambo

Nasional
Dinilai Tak Punya 'Legal Standing' Ajukan Praperadilan, Nizar Dahlan: KPK Mengada-ada

Dinilai Tak Punya "Legal Standing" Ajukan Praperadilan, Nizar Dahlan: KPK Mengada-ada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.