"Namun, tantangannya di lapangan bagi satuan tugas TPPO di Bareskrim Polri adalah jarang mendapatkan laporan dan temuan. Ini sangat sulit dikarenakan kedua belah pihak baik perekrut dan orang yang hendak bekerja ke luar negeri punya kepentingan masing-masing," ujar Bagas.
Selama ini, Bareskrim Polri juga sudah mempelajari tentang bagaimana caranya TKI Non prosedural bisa berada di Luar Negeri. Namun, tentunya Pilri lebih siap menindaklanjuti jika ada informasi.
"Kami selama beberapa hari kemarin berada di Ambon, untuk penanganan masalah kasus illegal fishing yang didalamnya terdapat tindak pidana perdagangan orang," tambahnya.
Menurut Bagas, Kepala Bareskrim Polri sangat antusias untuk menindaklanjuti upaaya kerjasama yang dilakukan BNP2TKI dan Bareskrim Polri dalam hal penanganan TPPO terhadap TKI.
"Bagi Bareskrim Polri ada BNP2TKI yang siap membantu kami dalam mengungkap kasus-kasus terkait TPPO dan sebaliknya Bareskrim mendukung penuh upaya yang dilakukan BNP2TKI dalam hal perlindungan terhadap TKI," ujarnya.
Senada disampaikan Ketua Strategic Program Management Office BNP2TKI, Dedi Noor Cahyanto, BNP2TKI memiliki banyak program untuk perlindungan terhadap TKI. Salah satunya program Poros Perbatasan yang dilaksanakan di Nunukan untuk mengurangi jumlah keberangkatan TKI Non Prosedural.
"BNP2TKI akan memperkuat peran BP3TKI di daerah sebagai ujung tombak terhadap perlindungan TKI, dan tahun 2016 adalah tahunnya BP3TKI di daerah untuk diperkuat," ujar Dedi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.